Elisa Susanti Primary Author mixed material bibliography Bandung Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD 2016 id Indonesia

xx,;363 hlm,;29 cm Penelitian ini menjelaskan mengenai kolaborasi dalam penetapan upah minimum di Kabupaten Bandung yang belum efektif Permasalahan dalam penetapan upah minimum di Kabupaten Bandung adalah tidak tercapai consensus, sehingga tujuan dari penetapan upah minimum belum tercapai. Terdapat pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum. Demikian juga dari si si perkembangan dunia usaha, yaitu terdapat penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini jarang dilakukan, dimana peneliti menganalisis penetapan upah minimum dari segi interaksi yang terjadi antara berbagai pihak untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Konsep yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah collaborative governance. Dikemukakan oleh AnselI dan Gash (2007) bahwa collaborative process sebagai inti dari model collaborative governance, dan terdapat tiga elemen lain sebagai context dari proses kolaborasi (yaitu starting conditions, facilitate leadership dan institutional design). Model ini digunakan untuk menganalisis kolaborasi yang belum efektif melalui aspek outcome. Alasan pemilihan konsep ini berdasar pada permasalahan penelitian, dimana aspek outcome, collaborative process dan context dari proses kolaborasi dapat dijadikan pedoman dalam mendeskripsikan kolaborasi yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada perumusan masalah, yang menuntut peneliti untuk melakukan eksplorasi mengenai berbagai aspek di balik fenomena tentang penetapan upah minimum. Metode kualitatif juga merupakan sarana untuk memahami individu atau kelompok mengenai makna dari masalah social. Sehingga dari metode kualitatif ini akan diperoleh persepsi dan pengalaman informan. Informan dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Pengupahan, pengusaha sector industry, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja sector industry di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penetapan upah minimum di Kabupaten Bandung belum efektif karena terkait dengan proses kolaborasi dan context dari proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi, kurang terdapat komitment dan pemahaman bersama dalam penetapan nilai upah minimum (UMK) sehingga sulit tercapai consensus. Dalam context dari proses kolaborasi, kondisi ketidakseimbangan dan sejarah penetapan upah minimum berdampak kepada penetapan upah minimum. Demikian juga, partisipasi dari serikat pekerjalserikat buruh menjadi inklusif, yang terkait dengan keterwakilan. Temuan dalam penelitian ini adalah model kontingensi dari kolaborasi yang terkait dengan uncertainty, information asymmetry, collective action, spatial interaction dan institutional barriers. Susanti Elisa kolaborasi, collaborative governance, ketidakpasti 351 Eli k Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351 Eli k/R.17.295.1 0837 Perpustakaan Pusat 20%252Fscan0001.jpg.jpg 8924 2017-04-01 15:33:24 2017-10-11 14:46:56 machine generated