Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of EVALUASI KEBIJAKAN KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (BKPP) WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT

 

EVALUASI KEBIJAKAN KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (BKPP) WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT

Permasalahan yang menonjol dari kewenangan koordinasi BKPPW IV
terhadap kabupatenlkota yang ada di wilayahnya adalah kurang optimalnya peran ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    0821Perpustakaan PusatTersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    351 Moh e/R.17.337.1
    Penerbit Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Administrasi Publik UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xii,;242 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    351 Moh e
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Kewenangan Badan,
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Permasalahan yang menonjol dari kewenangan koordinasi BKPPW IV
    terhadap kabupatenlkota yang ada di wilayahnya adalah kurang optimalnya peran
    fasilitasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi serta masih terdapatnya perbedaan
    penafsiran dari pimpinan daerah (KabupatenIKota) berserta stafnya yang
    wilayahnya menjadi ruang lingkup tugas BKPPW IV terhadap fungsi dan peran
    BKPPW IV itu sendiri.

    Desain penelitian kualitatif ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari
    Bardach guna menganalisis dalam pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk
    menganalisis evaluasi kebijakan kewenangan koordinasi yang dilaksanakan oleh
    BKPP wilayah IV Provinsi Jawa Barat serta mendeskripsikan faktor-faktor yang
    menyebabkan koordinasi belum optimal sehingga menjadi penghambat BKPPW
    N dalam menj alankan peran dan fungsinya.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan kewenangan
    Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV yang meliputi
    kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan finansial, daya dukung politis dan daya
    dukung administratif belum sepenuhnya mendukung terhadap pencapaian tujuan
    yang telah ditetapkan.

    Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah
    bahwa optimalisasi evaluasi kebijakan kewenangan BKPPW IV menentukan
    keberhasilan pelaksanaan koordinasi pemerintahan dan pembangunan di Wilayah
    IV.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi