HARIYANTO Primary Author mixed material bibliography Bandung Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD 2016 id Indonesia

xv,;254 hlm,;29 cm Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat tidak akan terhindarkan dalam kehidupan saat ini. Teknologi informasi merupakan sarana dalam mempermudah pekerjaan sehingga mampu mendorong kemampuan berkomunikasi antar pribadi, kelompok dan negara serta mampu meningkatkan perekonomian. Dalam mengadopsi atau menggunakan teknologi tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang akan mengganggu hak orang lain. Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam daftar 10 besar di dunia dan tertinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara. Untuk menjawab permasalahan bidang teknologi informasi dalam implementasi kebijakan open source software, Kementerian Riset dan Teknologi melakukan diseminasi ke beberapa lokasi yaitu pemerintah daerah, perguruan tinggi dan usaha kecil menengah untuk mendorong kemandirian bangsa. Adapun teori yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan variabel ukurnya adalah ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik badan-badan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses implementasi dan dampak kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan open source software Kementerian Riset dan Teknologi, baik yang ditemukan di lapangan, maupun yang dianalisis dengan data sekunder, sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa implementasi kebijakan open source software Kementerian Riset dan Teknologi belum mampu mendorong secara penuh dalam kemandirian bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hal ini karena belum adanya unsur insentif yang cukup, kematangan teknologi serta keterpaduan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang jelas, sumberdaya, karakteristik badan-badan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. HARIYANTO Teknologi Informasi dan Komunikasi, Open Source So 351 Har i Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351 Har i/R.17.304.1 0805 Perpustakaan Pusat 20%252Fscan0001.jpg.jpg 8903 2017-04-01 15:33:23 2017-10-12 10:53:20 machine generated