• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

PERKEMBANGAN PENERAPAN PROGRAM REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) BERBASIS KEARIFAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  0764		Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	340.5 Mau p/R.11.9.1
  Penerbit	program Studi Doktor Ilmu hukum Fakultas Hukum Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	xxviii,;463 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	340.5 Mau p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Cancun Agreement dalam Paragraf 71 bagian d mensya
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	MUAZZIN

• Cancun Agreement dalam Paragraf 71 bagian d mensyaratkan bahwa Negara-negara berkembang untuk mengembangkan sebuah sistem yang memberikan informasi tentang pelaksanaan REDD+ Social Safeguards untuk memastikan bahwa safeguards dilaksanakan dan dihormati dalam seluruh tahapan implementasi REDD+. Paragraf 72 juga menyatakan bahwa Negara berkembang, ketika mengembangkan dan menerapkan strategi nasional untuk mengatasi pemicu deforestasi dan degradasi hutan, isu kepemilikan lahan, dan masalah tatakelola hutan, harus memastikan partisipasi penuh dan efektif masyarakat hukum adat. Ketentuan Cancun Agreement ini merupakan dasar hukum utama tentang tanggung jawab negara terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak­ hak masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan REDD+. Diperlukan kerangka kerja hukum nasional untuk mengintegrasikan safeguards ke dalam sistem nasional yang relevan untuk memungkinkan negara-negara tersebut untuk mengkontekstualisasikan safeguards. Oleh karena itu, setiap negara dapat mempertahankan kedaulatannya sambil memastikan terjemahan safeguards atas dasar prinsip-prinsip umum yang disepakati secara intemasional. Namun, dalam praktiknya, hak masyarakat hukum adat atas sumberdaya alam tidak selalu dijamin dan ditegakkan. Selain itu, hak masyarakat hukum adat atas sumberdaya alam kurang mendapatkan pengakuan hukum formal, meskipun dalam beberapa tahun terakhir beberapa negara telah mengesahkan undang-undang untuk melindungi hak masyarakat hukum adat atas sumberdaya alam. Identifikasi permasalahan yang dikaji adalah bagaimanakah perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam kerangka hukum intemasional dan hukum nasional tentang program REDD+, kearifan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan yang terkait dengan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan bagaimanakah konsep perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam program REDD+. PeneIitian ini menggunakan metode peneIitian yuridis normatif dengan penekanan kepada data sekunder. Pendekatan hukum normatif diIakukan dengan meIakukan kajian dan anaIisis yang menyeluruh dan mendalam terhadap seluruh data sekunder. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian juga menggunakan studi perbandingan hukum dengan Negara Vietnam dan Brazil. AnaIisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kuaIitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Hasil peneIitian menunjukkan bahwa kerangka hukum REDD+ nasional tidak memiIiki ketentuan yang jelas untuk mengatasi permasalahan tenurial. Tanpa kejelasan tenurial, kebijakan tentang REDD+ berpotensi untuk memarjinaIkan dan mengkriminalisasi masyarakat hukum adat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang tidak memiliki hak penguasaan atas lahan dan kawasan hutan berdasarkan bukti hukum formal. Hutan memiliki nilai multi-fungsional dan berperan bagi masyarakat adat yang telah sejak lama bergantung pada sumber daya hutan untuk mata pencaharian mereka. Mereka telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan untuk mendukung mata pencaharian mereka dan ketahanan pangan. Konsep free, prior, and informed consent (FPIC) harus dipahami sebagai salah satu proses dan mekanisme yang menyeluruh yang berlaku khusus untuk masyarakat hukum adat dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan bersama mereka. Prinsip-prinsip dan substansi setiap eIemen FPIC saIing terkait dan tidak boIeh diambil atau diperlakukan sebagai elemen yang terpisah. Konsep pembagian manfaat dalam proyek REDD+ sangat dipengaruhi oIeh penguasaan lahan berdasarkan hukum formal, karena akan menentukan pelaku mana yang berhak untuk meIakukan kegiatan dan mengkIaim manfaat dari kawasan tertentu atas tanah dan sumberdaya aIam yang terkait dengannya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.