WILLIAM HENDRIK REBA Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2016 id Indonesia

xvii,;345 hlm,;29 cm Disertasi ini menyajikan hasil penelitian tentang beberapa masalah menyangkut perlindungan hukum masyarakat adat atas hak ulayat berkaitan dengan investasi sumber daya alam pertambangan. T erdapat tiga masalah pokok yang menjadi objek penelitian. Pertama, bagaimana kedudukan hukum hak ulayat di daerah yang masih kuat hukurn adatnya yang digunakan sebagai lahan investasi dikaitkan dengan hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam dalam sistem hukum di Indonesia? Kedua, bagaimana perlindungan hukum hak masyarakat adat berdasarkan keadilan atas hak ulayat yang digunakan dalam pengembangan investasi bidang sumber daya alam pertambangan di Indonesia? Ketiga, bagaimana perspektif hak ulayat dikaitkan dengan hak masyarakat adat dalam rangka pengembangan investasi bidang sumber daya pertambangan? Penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum nonnatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan komparatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, dan disajikan secara deskriptif Pendekatan hukum nonnatif digunakan dengan titik berat penafsiran dan konstruksi hukum untuk mendapatkan kaidah-kaidah hukum, konsepsi­ konsepsi, inventarisasi peraturan hukum serta penerapan teori-teori hukum dalam menilai peluang hukum dan keadilan dalam memberikan perlindungan hukum masyarakat adat atas hak ulayat berkaitan dengan investasi sumber daya alam pertambangan. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk mengetahui sejarah, konsistensi dan eksistensi keberadaan hukum masyarakat adat atas hak ulayat dalam konteks investasi sumber daya alam pertambangan. Pendekatan kasus dan perbandingan hukum dilakukan dengan cara menelaah kasus yang terkait sengketa tanah hak masyarakat adat dalam investasi pertambangan. Hasil peneIitian menunjukkan, konsep penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah menjadi alat yang ampuh menghilangkan kedaulatan masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya alam. Kemudian, beberapa ketentuan dalam UU Otonomi Khusus Papua menjelaskan tentang bagaimana Pemerintah Provinsi . Papua hams memperhatikan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua dalam melakukan pengembangan daerah Papua, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di Papua. Hasillain menujukkan, pemicu masaIah hak ulayat di Papua disebabkan kurangnya sinkronisasi aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat, maka wewenang negara untuk mengatur pengambilan sumber daya alam (SDA) seharusnya dibatasi oleh hak-hak masyarakat hukum adat, tennasuk mengenai hak ulayat. Selain itu, Peraturan Daerah yang mengatur pemanfaatan tanah ulayat serta pengelolaan sumber daya alam bagi pengembangan investasi hams lebih berpihak pada masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak ulayat. REBA WILLIAM HENDRIK Hasil peneIitian menunjukkan, konsep penguasaan ne 340.5 Wil p Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 340.5 Wil p/R.12.10.1 0763 Perpustakaan Pusat 20%252Fscan0001.jpg.jpg 8861 2017-04-01 15:33:23 2017-10-02 13:02:01 machine generated