NENGYANTI Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Administrasi Publik UNPAD 2016 id Indonesia

xxvi,;496 hlm,;29 cm Banyak kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pengarusutamaan gender dalam pembangunan hingga Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Bahkan, untuk mengejawantahkannya, dikeluarkan SK Bupati Ogan IEr No. 260/KEP/BKBPP/2011 tentang Pokja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Ogan Ilir. Meskipun kebijakan pus at sudah mengamatkan kebijakan responsif gender, temyata belum dikuti di level kabupaten. Permasalahan penelitian, "Mengapa penyusunan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ogan Ilir belum responsif gender?" Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berparadigma feminis dengan perspektif kritis. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, observasi, Jocus group discussion dan wawancara mendalam. Keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi metoda dan sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa issue gender yang dirasakan sebagai masalah karena kentalnya nilai patriarkhi tidak mampu mencuat ke puncak pengambilan kebijakan untuk ditetapkan sebagai putusan programlkegiatan dan target program pengentasan kemiskinan. Arus politik menunjukkan bahwa politik yang dijalankan kepala daerah dan anggota dewan sebagai politik lokal telah menghambat terlaksanannya proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender. Arus masalah menunjukkan bahwa kesetaraan gender yang didasari nilai patriakhi dalam masyarakat belum dianalisis dengan menggunakan analisis gender dalam menyusun perencanaan kegiatan dan target program kemiskinan. Arus masalah juga menunjukkan bahwa adanya bias pengertian gender. Dalam arus kebijakan adanya bias gender, budaya kerja tokenism serta imperative kekuasaan akibat perombakan pejabat yang semata-rnata untuk kepentingan politis, dan bekerja hanya inkremental saja tidak mengupdate diri mengikuti kebijakan baru. Proses musrenbang pun belum mengakomodir analisis gender. Arus politik yang merombak personel SKPD, adanya "rnimpi" kepala daerah serta upaya mempertahankan konstituen baik kepala daerah maupun anggota dewan, membuat ketiga arus tidak dalam satu pandangan. Hal ini, membuat kebijakan responsif gender dalam program pengentasan kemiskinan tersingkirkan oleh usulan pembangunan fisik infrastruktur. Konsep baru adalah bias gender politik iokal yang dominan membuat penyusunan program yang responsif gender menjadi formulasi kebijakan yang tidak diputuskan (non decision formulation). Perlu Model yang direkomendasikan adalah dengan mengutamakan arus politik yang responsif gender melalui penguatan kesadaran gender dan kemampuan analisis gender terhadap baik laki-laki maupun perempuan aktor kebijakan daerah di eksekutif dan legislative. Dengan kekuasaan pemerintah daerah dapat mengupayakan definisi masalah kebijakan dalam arus masalah "dan pola serta budaya kerja birokrat menjadi responsif gender dan mereka mau bekerja kolaboratif serta " . adaptif terhadap perubahan dalam penyusunan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan daerah sehingga membuat penyusunan program pengentasan kemiskinan menjadi responsif gender. Secara teoretis, penting untuk mengintegrasikan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam disiplin ilmu kebijakan publik dan administrasi negara. NENGYANTI Bias gender politik lokaI, Gender, Pembangunan, Fo 362.5 Nen p Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 362.5 Nen p/R.17.471.1 0747 Perpustakaan Pusat 20%252Fscan0001.jpg.jpg 8847 2017-04-01 15:33:23 2017-10-17 13:35:26 machine generated