<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="8844">
 <titleInfo>
  <title>CITRA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PANDANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (Studi Kasus Pelayanan Publik Polisi Lalu Lintas Polda Jawa Barat)&#13;
INDONESIAN REPUBLIC POLICE IMAGE</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>AQUA DWIPAYANA</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Bandung</placeTerm>
   <publisher>Pascasarjana  Program Doktor Ilmu Politik UNPAD</publisher>
   <dateIssued>2016</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd"></form>
  <extent>XXIII,;446 HLM,;29 CM</extent>
 </physicalDescription>
 <note>Citra Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pandangan Pemangku Kepentingan &#13;
(Studi Kasus Pelayanan Publik Polisi Lalu Lintas Polda Jawa Barat) &#13;
&#13;
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di &#13;
Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Perjalanan &#13;
sejarah institusi Polri dapat ditelusuri hingga masa kerajaan, masa kolonial, &#13;
sampai kemerdekaan dan reformasi. Peranannya dalam melayani, mengayomi, &#13;
dan melindungi masyarakat tidak dapat diabaikan, termasuk peran Polisi Lalu &#13;
Lintas (Polantas) dalam bidang lalu lintas. Sekalipun telah dilakukan reformasi &#13;
birokrasi, citra Polantas hampir tidak pernah meningkat. Terdapat berbagai faktor &#13;
yang menyebabkan buruknya citra Polantas, baik internal rnaupun eksternal. &#13;
Dengan demikian, masalah disertasi ini adalah pandangan para pemangku &#13;
kepentingan terhadap citra Polantas, khususnya sebagaimana kasus yang terjadi &#13;
pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Derah Jawa Barat (Polda &#13;
Jabar). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara empiris &#13;
mengenai pandangan para pemangku kepentingan tentang citra Polantas. &#13;
&#13;
Untuk menjelaskan masalah penelitian ini, digunakan beberapa teori. Teori­ &#13;
teori tersebut adalah tentang citra, teori komunikasi (pribadi dan organisasi), teori &#13;
sosiologis, analisis kebijakan publik, dan teori management public relation. &#13;
Bertolak dari teori-teori tersebut, dan dikaitkan dengan pengamatan awal yang &#13;
dilakukan di Ditlantas Polda Jabar, dapat dikatakan bahwa buruknya citra Polantas &#13;
disebabkan berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun ekstemal.Dalam &#13;
perspektif ilmu komunikasi, realitas tentang citra ini berhubungan dengan aspek &#13;
komunikasi internal dan organisasi. Selain itu, hal ini pun berkaitan dengan fakta &#13;
sosial, definisi sosial, dan interaksi sosial antara Polantas dengan para pemangku &#13;
kepentingan. &#13;
&#13;
. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode &#13;
penelitian kualitatif. Sumber datanya adalah dari para pemangku kepentingan dari &#13;
sektor pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat pengguna lalu lintas. &#13;
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan Focus Group Discussion &#13;
(FGD). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan langkah: orientasi, fokus, dan &#13;
display data. &#13;
&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa buruknya citra Polantas bukan hanya &#13;
disebabkan oleh faktor internal Polantas, tetapi juga faktor-faktor sosiologis yang &#13;
lebih luas, termasuk masalah ketimpangan pertumbuhan kota, kondisi sosial, &#13;
ekonomi, dan budaya pemangku kepentingan. Hal ini dalam banyak kasus &#13;
disadari oleh pemangku kepentingan. Dalam hubungan ini, persoalannya terletak &#13;
pada persoalan komunikasi, baik komunikasi personal, organisasi, dan kebijakan. &#13;
,Untuk mengatasi masalah citra terse but diperlukan management public relation, &#13;
agar kornunikasiantara polisi dengan pemangku kepentingan dapat dilaksanakan &#13;
&#13;
secara lebih efektif dan efisien, serta peran Polantas dalam pelayanan publik dan &#13;
penegakan hukum lebih dapat dirasakan dan dihormati oleh para pemangku &#13;
kepentingan. &#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility">DWIPAYANA AQUA</note>
 <subject authority="">
  <topic>secara lebih efektif dan efisien, serta peran Pola</topic>
 </subject>
 <classification>302.2 AQU C</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi</physicalLocation>
  <shelfLocator>302.2 AQU C/.17.46.1</shelfLocator>
 </location>
 <slims:image>20%252Fscan0001.jpg.jpg</slims:image>
 <recordInfo>
  <recordIdentifier>8844</recordIdentifier>
  <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2017-04-01 15:33:23</recordCreationDate>
  <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2017-10-09 09:54:17</recordChangeDate>
  <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
 </recordInfo>
</mods>
</modsCollection>