Amirizal Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Doktor Ilmu Hukum 2016 id Indonesia

xvi,;337 hl,m,;29 cm Wilayah Negara Kesejahteraan Republik Indonesia (NKRI) hampir dua pertiganya adalah lautan, kekayaan sumber daya perikanan melimpah, anugerah Allah yang patut disyukuri namun rakyat/nelayan kecil belurn sejahtera, karena aturan hukum pengelolaan perikanan belum optimal. Pranata hukum yang dibuat belum menjangkau hal prinsip, sebab penyelesaian sengketa perikanan hanya oleh pengadilan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah lama hidup metode dan mekanisme: penyelesaian sengketa/musyawarah mufakat. Penelitian bertujuan ditemukannya metode penyelesaian sengketa perikanan dengan konsep dan prinsip barn karena adanya persoalan barn dengan pendekatan perdamaian mufakat. Mediasi penyelesaian sengketa nonlitigasi berbasis pada prinsip hukum nasional terkandung dalam Konstitusi NKRI, menjadi dasar dan arah pembangunan atau reformasi hukum nasional dalarn mewujudkan Indonesia sebagai negara yang adil dan sejahtera. Berlakunya hukum adat, nasional dan intemasional bidang kelautan dan perikanan belum menghasilkan penyelesaian sengketa perikanan yang optimal, efektif dan pro dukti f, karena metode penyelesaian sengketa perikanan yang normative kaku. Dalam konteks penegakan hukum, pengadilan Indonesia dicemari oleh masifnya praktek mafia peradilan. Penelitian ini berusaha mencari keseimbangan penegakan hukum yang adaptif, produktif dan antisipatif melalui penggalian prinsip hukum penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan dalam penelitian Disertasi ini adalah deskriptif yuridis-normatif dan dengan pendekatan comparative case study sosiologis yuridis. Kasus-kasus sengketa di Selat Madura dan Kalimantan Tengah, dan penyelesaian sengketa perikanan melalui pengadilan dilakukan pada kasus La-Rusu di Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Pendekatan kasus ini adalah penyelesaian sengketa perikanan yang menerapkan prinsip mediasi dengan pendekatan "pola­ adat" oleh Tetua adat di luar pengadilan sedangkan kasus La-Rusu tentang pelanggaran Surat Perintah Berlayar (SPB), diselesaikan melalui pengadilan dengan menerapkan Undang­ Undang No. 3112004 jo. UU No. 4512009 tentang Perikanan. Penelitian ini secara perspektif mengemukakan konsep prinsip dan atau asas hukum dan metode mediasi perikanan dan perbandingan konseptual prinsip mediasi dengan beberapa negara, .sehingga dikemukakan asumsi hukum yang bersifat adaptif (integritas koordinatif) dan prinsip mediasi perdamaian mufakat yaitu prinsip; Integritas, Prasangka Baik (Pre-emtive Will), Solusi Unik, dan Itikad Baik. Tujuan penelitian ditemukannya prinsip penyelesaian sengketa perikanan yang bercorak Indonesia yang berdaulat di laut dengan memaparkan as as hukum penyelesaian sengketa perikanan yang sesuai dengan konstitusi. Prinsip tersebut merupakan akulturasi budaya hukum dan masyarakat nusantara (Indonesia), diasumsikan bermanfaat bagi penyelesaian sengketa perikanan yang bermartabat, antisipatif, akomodatif dan prediktif, juga diharapkan dapat diterima oleh masyarakat baik secara nasional maupun intemasional bagi penyelesaian sengketa perikanan Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Amirizal Prinsip, Mediasi, Sengketa, Perikanan, Konsep Huku 341 Ami p Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 341 Ami p/R.11.12.1 0737 Perpustakaan Pusat 20%252Fscan0001.jpg.jpg 8837 2017-04-01 15:33:23 2017-10-02 13:06:08 machine generated