• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Yurisdiksi Peradilan Militer Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dalam Perspektif Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Militer Sebagai salah Satu Upaya Membangun Indenpendensi Peradilan Militer Di Indonesia

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100008	342.01 Hen y/R.11.53	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	342.01 Hen y
  Penerbit	Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD : Bandung., 2011
  Deskripsi Fisik	xi,;372 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	342.01 Hen y
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	sistem peradilan militer
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Dini Dewi Heniarti

• Abstrak Peradilan Militer yang merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer memiliki tugas yang sangat berat, selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer (due process of law) dan menegakkan disiplin anggota militer, peradilan militer juga hams menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer. Dalam perkembangannya peradilan militer mengalami perubahan-perubahan pandangan. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan bahwa TNI yang melakukan tindak pidana umum tidal( lagi diadili di peradilan militer merupakan salah satu yang mendasari usulan dilakukannya perubahan yurisdiksi peradilan militer tersebut. Peneliti mengidentifikasikan masalah dalam disertasi ini yaitu mengenai proses dan prosedur penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam sistem peradilan militer di Indonesia dalam perpektif pembaruan sistem peradilan militer sebagai salah satu upaya membangun independensi peradilan militer di Indonesia dan yurisdiksi peradilan militer terhadap angggota TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam perspektif pembaruan sistem peradilan militer di Indonesia.Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan konsep tentang proses dan prosedur penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam sistem peradilan militer di Indonesia dalam perpektif pembaruan sistem peradilan militer sebagai salah satu upaya membangun independensi peradilan militer di Indonesia dan yurisdiksi peradilan militer terhadap angggota TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam perspektif pembaruan sistem peradilan militer di Indonesia. Penulis menggunakan Teori negara Hukum sebagai Grand Theory,Teori Hukum Pembangunan sebagai Middle Theory dan Teori Yurisdiksi sebagai Applied Theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dilengkapi dengan data-data primer ,pendekatan historis dan pendekatan yuridis komparatif dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa,jenis data data primer dan data sekunder.Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Teknik pengecekan kesahihan data dalam penelitian ini menggunakan multi metode dengan triangulation. Hasil penelitian bahwa yurisdiksi peradilan militer saat ini menggunakan pendekatan jurisdiction over the person, dan untuk ke depannya memakai pendekatan jurisdiction over the offences, locus dan tempus dan disesuaikan dengan sistem hukum nasional.Yurisdiksi peradilan militer memperhatikan subyek pelaku dalam hal memperhatikan alternatif komposisi hakim. Hares diperhatikan adalah titik berat kerugian atas pelanggaran dan akibat dari tindak pidana dalam kaitan dengan komposisi Hakim yang berbentuk campuran. Dengan mengakui eksistensi Peradilan Militer secara konstitusional dan legalitas ketentuan pelaksanaannya yang berada langsung dibawah Mahkamah Agung, maka komposisi hakim ini tetap hares diketuai oleh Hakim Militer.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.