Dini Dewi Heniarti Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD 2011 id Indonesia

xi,;372 hlm,;29 cm Abstrak Peradilan Militer yang merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer memiliki tugas yang sangat berat, selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer (due process of law) dan menegakkan disiplin anggota militer, peradilan militer juga hams menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer. Dalam perkembangannya peradilan militer mengalami perubahan-perubahan pandangan. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan bahwa TNI yang melakukan tindak pidana umum tidal( lagi diadili di peradilan militer merupakan salah satu yang mendasari usulan dilakukannya perubahan yurisdiksi peradilan militer tersebut. Peneliti mengidentifikasikan masalah dalam disertasi ini yaitu mengenai proses dan prosedur penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam sistem peradilan militer di Indonesia dalam perpektif pembaruan sistem peradilan militer sebagai salah satu upaya membangun independensi peradilan militer di Indonesia dan yurisdiksi peradilan militer terhadap angggota TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam perspektif pembaruan sistem peradilan militer di Indonesia.Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan konsep tentang proses dan prosedur penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam sistem peradilan militer di Indonesia dalam perpektif pembaruan sistem peradilan militer sebagai salah satu upaya membangun independensi peradilan militer di Indonesia dan yurisdiksi peradilan militer terhadap angggota TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam perspektif pembaruan sistem peradilan militer di Indonesia. Penulis menggunakan Teori negara Hukum sebagai Grand Theory,Teori Hukum Pembangunan sebagai Middle Theory dan Teori Yurisdiksi sebagai Applied Theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dilengkapi dengan data-data primer ,pendekatan historis dan pendekatan yuridis komparatif dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa,jenis data data primer dan data sekunder.Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Teknik pengecekan kesahihan data dalam penelitian ini menggunakan multi metode dengan triangulation. Hasil penelitian bahwa yurisdiksi peradilan militer saat ini menggunakan pendekatan jurisdiction over the person, dan untuk ke depannya memakai pendekatan jurisdiction over the offences, locus dan tempus dan disesuaikan dengan sistem hukum nasional.Yurisdiksi peradilan militer memperhatikan subyek pelaku dalam hal memperhatikan alternatif komposisi hakim. Hares diperhatikan adalah titik berat kerugian atas pelanggaran dan akibat dari tindak pidana dalam kaitan dengan komposisi Hakim yang berbentuk campuran. Dengan mengakui eksistensi Peradilan Militer secara konstitusional dan legalitas ketentuan pelaksanaannya yang berada langsung dibawah Mahkamah Agung, maka komposisi hakim ini tetap hares diketuai oleh Hakim Militer. Dini Dewi Heniarti sistem peradilan militer 342.01 Hen y Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 342.01 Hen y 01001120100008 Perpustakaan Pusat 342.01 Hen y/R.11.53 scan0001.jpg.jpg 8798 2017-04-01 15:33:23 2017-06-09 14:42:22 machine generated