• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN BANTARAN SUNGAI CISADANE DI KOTA TANGERANG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130100049	351 Hal i/R.17.303	Perpustakaan Pusat (REF.17.303)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Hal i/R.17.303
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	xiii,;221 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Hal i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	implementasi kebijakan, penataan wilayah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	HALIM WAHIDIN

• Penelitian ini berkaitan dengan tentang implementasi penataan bantaran Sungai Cisadane di Kota Tangerang. Salah satu konsep penataan Sungai yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang adalah dengan menempatkan alur Sungai dan kali menjadi bagian dari penataan kota (water front city). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dalam penataan bantaran sungai Cisadane tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Beragam kepentingan memperlamban program terse but sehingga satu dengan lainnya tidak sinergis, sehingga penataan bantaran Sungai Cisadane belum berjalan secara efektif. Penelitian menggunakan teori Grindle sebagai panduan penelitian. Sedangan metode yang digunakan adalah metode kualitatif . Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif adalah ingin menggali persoalan implementasi kebijakan penataan bantaran Sungai Cisadane secara lebih mendalam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan bantaran sungai Cisadane masih memperlihatkan perbedaan kepentingan. Pihak pemrintah yang berkepentingan untuk menata sungai menjadi beranda muka berbeda dengan kepentingan pemerintah di daerah hulu. Implementasi dari si si content of policy, interest affected belum efektif karena dari formulasi kebijakan tidak tertampung dalam rumusan implementasi kebijakan penataan. Implementasi kebijakan dari sisi type of benefits dari outcome belum efektif karena bertentangan atau tidak sesuai dengan harapan dari individu, kelompok dan masyarakat yang terkena dampak. Ketidakefektifan implementasi kebijakan juga terkait dengan tidak adanya komitmen para pemangku kepentingan terutama pihak-pihak yang memiliki otoritas terhadap penataan dalam mengalokasikan sumberdaya menyebabkan penataan masih tersendat. Tidak ada atau lemahnya power dari pemegang kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan, termasuk resources dan komitmen, ketatatan dan responsivenes yang rendah dari para pemangku kepentingan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.