MUHTAROM Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2012 id Indonesia

xv,;232 hlm,;29 cm Sejumlah pennasalahan korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang tidak hanya merugikan dan memperlemah penyelenggaraan pemerintahan daerah tetapi sekaligus juga merugikan dan menyengsarakan rakyat dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama empat tahun berturut-turut dari BPK-RI atas laporan keuangan belum dapat mengurangi kerugian negara/daerah. Dengan kondisi dan fenomena tersebut maka dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya implementasi kebijakan pencegahan korupsi, peneliti tertarik untuk meneliti dan melakukan analisis terhadap pennasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dengan jumlah infonnan penelitian sebanyak 9 orang. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen sedangkan pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Pengolahan data menggunakan metode analisis deduktif dengan pola triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan korupsi belum .rnampu meniadakan terjadinya penyimpangan yang berindikasi kerugian negara/daerah di Pemerintah Kota Tangerang. Hal ini disebabkan lemahnya fungsi komunikasi dan fungsi sumber daya dalam proses implementasi kebijakan yang nampak pada aspek koordinasi dan sosialisasi. Artinya, upaya pemberantasan korupsi di Kota Tangerang belum berhasil dalam meniadakan perilaku korupsi di seluruh unit kerja birokrasi, karena pelaksanaan fungsi komunikasi dalam proses kebijakan publik tidak dikembangkan dengan pilihan strategi yang menyeluruh dan terpadu. Cakupan komunikasi yang dimaksud meliputi komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal; komunikasi organisasional, dan komunikasi massal. Kelemahan dimaksud antara lain terungkap dari tidak adanya penjabaran secara khusus atas kebijakan pencegahan korupsi oleh Walikota Tangerang yang dapat dilaksanakan secara efektif di setiap unit kerja birokrasi Pemerintahan Kota Tangerang. MUHTAROM Sejumlah pennasalahan korupsi yang terjadi dalam 320 Muh i Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 320 Muh i/R/17.112 01001120100191 Perpustakaan Pusat (REF.17.212) 320 Muh i/R/17.112 scan0001.jpg.jpg 8743 2017-04-01 15:33:23 2017-08-03 09:02:16 machine generated