• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130100090	320 Tum i/R.17.253	Perpustakaan Pusat (REF.17.253)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Tum i/R.17.253
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	ix,;295 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Tum i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Implementasi, Kebijakan, Bantuan Sosial, Kota Depo
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	TUMBO SUMULE

• Dengan mencermati kondisi perekonomian masyarakat serta praktek implementasi kebijakan bantuan sosial di Kota Depok apabila dibandingkan dengan maksud yang terkandung dalam regulasi kebijakan bantuan sosial, terlihat adanya berbagai permasalahan baik secara prosedur, administratif maupun secara hukum sehingga alokasi anggaran bantuan sosial setiap tahun dalam APBD yang jumlahnya cukup besar temyata tidak memberikan dampak manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami resiko sosial. Permasalahan mendasar lainnya adalah dalam teknis perencanaan dan penganggarannnya masih dilakukan secara gelondongan dan dalam penyalurannya masih melalui proses birokrasi yang sangat lama, serta belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan APBD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena implementasi kebijakan bantuan sosial di Kota Depok, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan . melalui wawancara mendalam tentang persepsi pihak terkait mengenai pelaksanaan kebijakan bantuan sosial. Data sekunder yang dikumpulkan berupa kronologi kebijakan, peraturan perundangan dan berita mengenai tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial di Kota Depok belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan!peraturan perundangan, karena masih dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik pihak-pihak tertentu serta substansi kebijakan bantuan sosial yang belum dipahami dengan baik oleh para pelaksana maupun masyarakat yang menjadi target sasaran kebijakan bantuan sosial, dan pengalokasian anggaran bantuan sosial belum dilakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan secara baik sesuai dengan kebutuhan riil serta adanya perlakuan yang tidak sama kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar Pemerintah Kota Depok melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan tentang pedoman bantuan sosial secara maksimal agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan aturan, dalam penyusunan APBD disarankan agar DPRD Kota Depok dan Walikota Depok mengalokasikan anggaran bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan riil, dan dirinci serta dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial, Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Program agar tidak ragu-ragu serta tidak memberikan perlakuan yang berbeda-beda dalam memberikan pelayanan guna mengatasi permasalahan sosial dalam masyarakat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.