SUMULE TUMBO Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2013 id Indonesia

ix,;295 hlm,;29 cm Dengan mencermati kondisi perekonomian masyarakat serta praktek implementasi kebijakan bantuan sosial di Kota Depok apabila dibandingkan dengan maksud yang terkandung dalam regulasi kebijakan bantuan sosial, terlihat adanya berbagai permasalahan baik secara prosedur, administratif maupun secara hukum sehingga alokasi anggaran bantuan sosial setiap tahun dalam APBD yang jumlahnya cukup besar temyata tidak memberikan dampak manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami resiko sosial. Permasalahan mendasar lainnya adalah dalam teknis perencanaan dan penganggarannnya masih dilakukan secara gelondongan dan dalam penyalurannya masih melalui proses birokrasi yang sangat lama, serta belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan APBD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena implementasi kebijakan bantuan sosial di Kota Depok, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan . melalui wawancara mendalam tentang persepsi pihak terkait mengenai pelaksanaan kebijakan bantuan sosial. Data sekunder yang dikumpulkan berupa kronologi kebijakan, peraturan perundangan dan berita mengenai tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial di Kota Depok belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan!peraturan perundangan, karena masih dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik pihak-pihak tertentu serta substansi kebijakan bantuan sosial yang belum dipahami dengan baik oleh para pelaksana maupun masyarakat yang menjadi target sasaran kebijakan bantuan sosial, dan pengalokasian anggaran bantuan sosial belum dilakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan secara baik sesuai dengan kebutuhan riil serta adanya perlakuan yang tidak sama kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar Pemerintah Kota Depok melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan tentang pedoman bantuan sosial secara maksimal agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan aturan, dalam penyusunan APBD disarankan agar DPRD Kota Depok dan Walikota Depok mengalokasikan anggaran bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan riil, dan dirinci serta dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial, Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Program agar tidak ragu-ragu serta tidak memberikan perlakuan yang berbeda-beda dalam memberikan pelayanan guna mengatasi permasalahan sosial dalam masyarakat. TUMBO SUMULE Implementasi, Kebijakan, Bantuan Sosial, Kota Depo 320 Tum i Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 320 Tum i/R.17.253 01001130100090 Perpustakaan Pusat (REF.17.253) 320 Tum i/R.17.253 scan0001.jpg.jpg 8677 2017-04-01 15:33:23 2017-08-07 09:31:57 machine generated