• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

KUALITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150100087	351 kus k/17.323	Perpustakaan Pusat (REF.17.323)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 kus k/17.323
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xv,;195 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 kus k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kualitas pelayanan, 1MB, KPPT.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	KUSUMA ACHMAD IRWAN

• Mengacu pada fakta dan fenomena dari mulai Kota Pangkalpinang menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga menyebabkan pertambahan penduduk meningkat, kebutuhan jumlah bangunan bertambah, proses pembangunan tidak terkendali dengan ditunjukkan banyaknya bangunan permanen dan tidak permanen yang tidak berizin disebabkan oleh buruknya pelayanan pemerintah Kota Pangkalpinang (regulasi, kecepatan, ketepatan, kemudahan, keadilan dan lain-lain) untuk meningkatkan kewajiban dan kesadaran masyarakat dalam mengurus 1MB,Kualitas pelayanan perizinan mendirikan bangunan menentukan kondusifitas partisipasi masyarakat ber-1MB. Penelitian ini berupaya mengungkapkan dan menganalisa kualitas pelayanan perizinan di KPPT Kota Pangkalpinang sebagai upaya dalam pengembangan ilmu administrasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriftif dengan pengumpulan data studi kepustakaan, studi dokumen, wawancara, serta observasi. Pengumpulan data primer menggunakan wawancara kepada seluruh informan. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Pangkalpinang masih rendah, belum berkualitas dan memuaskan harapan masyarakat terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kota Pangkalpinang terhadap pelayanan 1MB disebabkan oleh struktur organisasi yang belum terdesentralisasi, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang perizinan, infrastruktur/ teknologi pendukung yang belum memadai dan ketidakjelasan serta ketidaksederhanaan prosedur

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.