• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150100097	351 Kar e/R.17.318	Perpustakaan Pusat (REF.17.318)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Kar e/R.17.318
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xvi,;228 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Kar e
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, percepatan pem
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	KARATH MARKUS

• Kebijakan Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua Barat yang .- merupakan pokok permasalahan dari penelitian ini adalah terkait adalah dengan koordinasi, sinkronisasi dan supervisi kebijakan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat yang belum efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan sejumlah indikator yakni masalah kesehatan (angka harapan hidup yang masih rendah), tingkat pendidikan (angka melek huruf yang masih rendah dan rata­ rata lama sekolah yang belum ideal), pendapatan perkapita setiap penduduk yang masih rendah bahkan dibawah standard. Selain rendanya IPM, terdapat pula masalah ketersediaan fasilitas infrastruktur yang terbatas dalam menunjang aksesibilitas masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (qualitative research), yang dalam pengumpulan datanya melalui metode pengamatan langsung di lapangan serta wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan serta informan kunci (key informan). Guna memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan penelitian ini, maka langkah-Iangkah yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui pengamatan secara langsung dilapangan (observasi) dan wawancara secara mendalam terhadap informan kunci yang dianggap mengetahui dan memahami persoalan krisial terkait masalah percepatan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan percepatan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 mengalami berbagai kendala, utamanya berkaitan dengan masalah koordinasi, sinkronisasi program pembangunan dan supervisi antar lembaga baik di tingkat pusat maupun di daerah dan antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, sehingga pencapaian kebijakan pembangunan terutama di Provinsi Papua Barat belum efektif, efisien, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, berkeadilan dan tepat kegunaannya. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi pendapat Dunn (1992: 610) namun tidak semua dimensi yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan memiliki kualitas dan peranan yang sama. Guna mencapai sasaran dan tujuan utama dari pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka yang dibutuhkan adalah komitmen dan niat baik dari para pemimpin baik di tingkat pusat maupun di daerah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.