• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

PERUMUSAN KEBIJAKAN PERPOLISIAN MASYARAKAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100222	351 Gan p/R.17.299	Perpustakaan Pusat (REF.17.299)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Gan p/R.17.299
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xiv,; 223 hlm ,; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Gan p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perumusan, Kebijakan, Perpolisian, Masyarakat, Sta
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	GANI YOPIK

• Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh konsep baru dalam bidang ilmu administrasi, khususnya mengenai perumusan kebijakan publik. Untuk itu, penelitian ini didasarkan pada teori bahwa perumusan kebijakan publik merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan timbal balik, yaitu lingkungan kebijakan, pelaku kebijakan dan kebijakan publik. Apabila salah satu dari elemen itu kurang mendapat perhatian, maka akan mempengarnhi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, untuk menjawab tujuan penelitian ini maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitiannya adalah metode deskriptif analitik. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti sebagai instrumen penelitian mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan memverifikasi setiap data dari hasil wawancara dengan key informan, dokumen dan hasil obsevasi lapangan yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menggambarkan, bahwa perumusan kebijakan Polmas belum menunjukkan hubungan timbal balik antara elemen lingkungan kebijakan, stakeho lders kebijakan dan kebijakan Polmas. Ini disebabkan karena Polri sebagai aktor utama kebijakan Polmas belum melibatkan stakeholders dalam perumusan kebijakan Polmas. Polri masih begitu dominan dalam perumusan kebijakan Polmas. Gejala ini dapat dilihat dari tidak adanya koordinasi yang dilakukan Polri untuk melibatkan stakeholder dalam perumusan kebijakan Polmas. Konsep barn yang diperoleh sebagai sumbangan pengembangan ilmu administrasi khususnya studi kebijakan publik, bahwa koordinasi mempunyai peranan penting dilaksanakan dalam perumusan kebijakan, terntama untuk melibatkan stakeholders dan pihak-pihak

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.