• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

KOORDINASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENYERAPAN ASPIRASI RAKYAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130100058	320 Sun k/R.17.244	Perpustakaan Pusat (REF.17.244)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Sun k/R.17.244
  Penerbit	Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	xv,;303 hlm,;39 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Sun k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Koordinasi, DPD dan DPR, Aspirasi Masyarakat
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Sundari, Sri

• Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan penyaluran aspirasi masyarakat Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian dimaksudkan untuk membahas koordinasi Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyerapan aspirasi masyarakat, dan tujuan penelitian memperoleh konsep baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pengembangan Ilmu Pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuaIitatif. Infonnan penelitian sebanyak 10 orang. Penentuan infonnan penelitian menggunakan snow ball technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan observasi. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara. Pengolahan data menggunakan metode anaIisis deskriptif dengan . pendekatan analisis triangulasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan penyaluran aspirasi masyarakat Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat meliputi koordinasi Iangsung perseorangan, koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan dan koordinasi berkelanjutan. Koordinasi langsung perseorangan yang dilakukan oIeh anggota DPD atau anggota DPR merupakan rangkaian aktvitas koordinasi informal namun mendukung terjalinnya koordinasi formal yang diperlukan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di antara DPD dan DPR dalam memberikan layanan penyerapan aspirasi masyarakat. Koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan yang menyerap aspirasi masyarakat belum terlaksana secara optimal di antara DPD dan DPR, karena masih adanya kendala ego institusionaI dan arogansi fungsional yang menyebabkan salah satu lembaga merasa Iebih penting dari lembaga lainnya. Koordinasi berkelanjutan yang meliputi koordinasi kebijakan dan koordinasi teknis penyerapan aspirasi masyarakat yang diperlukan untuk melembagakan pola koordinasi penyerapan aspirasi masyarakat di antara DPD dan DPR masih belum jelas; dan oleh sebab itu sampai kini belum terjalin suatu pola koordinasi penyerapan aspirasi masyarakat yang efektif di antara DPD dan DPR.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.