• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

KEBEBASAN PERS DALAM AKTIVITAS JURNALISTIK DI DAERAH KONFLIK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150100070	302.2 Nah k/R.17.102	Perpustakaan Pusat (REF.17.102)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	302.2 Nah k/R.17.102
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xxii,;759 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	302.2 Nah k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kebebasan Pers, Aktivitas Jurnalistik, Daerah Konf
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Nahria

• Penelitian ini bertujuan memahami kebebasan pers di Papua, pemaknaan jurnalis terhadap kebebasan pers, kebebasan pers dalam pemberitaan isu-isu sensitif dan penyebab rentannya para jumalis mengalami tindak kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan paradigma konstruktivis. Subjekdalam penelitian ini sebanyak 23 jurnalis yang dipilih secara purposif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan, dokumentasi dan studi literatur. Data dianalisis dengan cara penyajian data, reduksi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers dalam aktivitas jurnalistik di Provinsi Papua sebagai daerah konflik belum berjalan baik karena hambatan internal pers (pers yang belum sehat secara ekonomi dan rendahnya profesionalisme jurnalis) dan hambatan eksternal (sulitnya akses informasi bagi jurnalis). Parajurnalis menyikapi kondisi ini dengan cara menghindari situasi dan kondisi yang membahayakan keselamatan diri, membangun komunikasi dengan berbagai pihak, mencari sumber berita alternatif, dan memberitakan sisi lain dari pihak yang berkonflik. Jurnalis memaknai kebebasan pers sebagai bebas dari segala macam ancaman, larangan serta intimidasi, bebas untuk membangun hubungan dengan siapapun dan bebas untuk memberikan informasi yang benar, objektif dan tidak mengada-ada sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Jurnalis memaknai jaminan kebebasan pers dalam Undang-undang Pers No.40 tahun 1999 masih memerlukan ketegasan dan pembahasan khusus terutama tentang aktivitas jurnalistik dan perlindungan khusus di daerah konflik sebagai sebuah kebutuhan dalam berbagai bentuk seperti asuransi dan perlengkapan kerja khusus. Kebebasan pers dalam pemberitaan isu-isu sensitif di Provinsi Papua sebagai daerah konflik menuntut para jurnalis mempertimbangkan keselamatan diri (tidak memberikan ruang yang besar dalam pemberitaan bagi kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, tidak memberitakan isu Papua merdeka atau isu-isu sensitif lainnya serta menunda pemberitaan jika situasi dan kondisi sedang memanas), menggunakan bahasa yang berperspektif damai (memperhalus bahasa yang digunakan dengan tidak menyebut secara terbuka pihak yang terlibat dalam konflik dan mengangkat sisi lain dari pihak yang berkonflik) dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik (memberitakan fakta apa adanya dan memperhatikan perimbangan nara sumber). Penyebab masih rentannya jurnalis mengalami tindak kekerasan di Provinsi Papua sebagai daerah konflik karena faktor internal (rendahnya profesionalisme j urnalis, kurang maksimalnya peran perusahaan pers dalam memberikan perlindungan kepada jurnalis, dan kurang maksimalnya peran organisasi jurnalis dalam membantu penyelesaian kasus kekerasan yang dialami jurnalis) dan faktor eksternal pers (kurangnya pemahaman aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat akan profesi jurnalis dan tugas jurnalistiknya).

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.