• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

PENGARUH EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERHADAP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100226	320 Uto p/R.17/254	Perpustakaan Pusat (REF.17.254)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Uto p/R.17/254
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xxii,;322 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Uto p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Efektivitas, Pembinaan, Pengawasan, Pemerintahan D
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	UTOMO BUDI

• Efektivitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Kementeriart Dalam Negeri terhadap pendidikan dan pelatihan saat ini belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan karena fungsi pembinaan yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri selain disebabkan oleh permasalahan diintemal Kementerian, juga tereduksinya kewenangan Kementerian oleh institusi lain yang juga melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan aparatur negara, sehingga menyebabkan koordinasi antarsusunan pemerintahan terkait pendidikan dan pelatihan menjadi tidak jelas dan rancu karena terjadinya tumpang tindih kewenangan. Penelitian ini secara umum mengkaji dan menganalisis secara kuantitatif tentang efektivitas pembinaan Kementerian Dalam Negeri terhadap pendidikan dan pelatihan aparatur guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif dan eksplanasi. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan masyarakat pelaku usaha yang mengajukan pelayanan publik terhadap perizinan investasi. Teknik sampling yang digunakan adalah simpel random sampling, yaitu pegawai negeri sipil dalam semua jenjang golongan kepangkatan. Hal tersebut diperlukan agar terjadi keseimbangan tanggapan antara pegawai negeri sipil dalam level pembuat kebijaksanaan daerah dan pegawai negeri sipil dalam level pelaksana kebijaksanaan daerah. Penelitian ini menggambarkan bahwa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap pendidikan dan pelatihan belum berjalan dengan optimal, sehingga kualitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat tidak maksimal. Kapasitas aparatur di Provinsi Jawa Barat harus terns menerns ditingkatkan dengan jalan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan aparatur sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan analisis kebutuhan diklat dan analisis beban kerja pegawai.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.