H. R. IIP HIDAJAT Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2012 id Indonesia

xiv,;240 hlm,;29 cm Fungsi pelayanan pemerintah dalam bidang pendidikan memiliki peranan yang strategis. Kebijakan RSBI sebagai penerapan good governance adalah untuk perbaikan kualitas pendidikan nasional agar eksistensinya diakui di dunia intemasional dan memiliki daya saing dengan negara-negara maju. Implementasi kebijakan RSBI Di kota Bandung masih dihadapkan oleh beberapa permasalahan, diantaranya adanya persepsi eksklusif dan inkonsistensi pengaturan penyelenggaraan RSBI di beberapa sekolah negeri. Dengan demikian, fungsi pemerintah dalam penerapan good governance pada kebijakan RSBI perlu pengkajian lebih lanjut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data penelitian terdiri dari: sumber data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari kajian literatur. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Sementara informan penelitian terdiri dari aparatur Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, Orang tua siswa serta kelompok masyarakat yang direpresentasikan oleh DPRD Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RSBI di Kota Bandung (SMPN 2, SMAN 5 dan SMKN 7) belum berjalan dengan baik khususnya pada aktivitas interpetasi dan aplikasi. Sementara aktivitas organisasi telah mengalami kemajuan dengan baik. Disamping itu, penelitian ini menghasilkan temuan baru yaitu kepastian hukum, pengawasan dan sikap pelaksana. Atas dasar tersebut, peneliti mengemukakan saran yaitu: pada konteks Ilmu Pemerintahan implementasi kebijakan publik model Charles O' Jones (1984) perlu dilengkapi dengan un sur good governance dan diperlukan penelitian selanjutnya mengenai pengorganisasian RSBI di unit sekolah, transparansi anggaran, dan sistem pengawasan RSBI. Pada tataran praktis disarankan agar: pemerintah daerah perlu menata peraturan RSBI; Pemerintah pusat perlu menetapkan standar implementasi kebijakan RSBI yang lebih spesifik; serta diperlukan sistem akuntabilitas dan transparansi anggaran sebagai pilar good governance dalam implementasi kebijakan RSBI HIDAJAT H. R. IIP Implementasi, Kebijakan, Sekolah bertaraf internas 302 Hid i Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 302 Hid i/ R.17.199 01001120100224 Perpustakaan Pusat (REF.17.199) 320 Hid i/R.17.199 scan0001.jpg.jpg 8523 2017-04-01 15:33:22 2017-08-02 08:12:45 machine generated