• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

KONSEP PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN RADIKALISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  0290		Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	340 Usm k/R.11.8.3
  Penerbit	Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	xxi,;376 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	340 Usm k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Dalam penelitian ini digunakan metode deskriftif a
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	USMAN

• Radikalisme merupakan faktor yang terkait dengan terjadinya terorisme di Indonesia Oleh karena itu pemasyarakatan narapidana terorisme seharusnya dapat menjadi bagian dari upaya penanggulangan. radikalisme. Permasalahannya, bagaimanakah implementasi pemasyarakatan dalam upaya penanggulangan paham radikal narapidana terorisme di Indonesia? Konsep pemasyarakatan bagaimana yang sebaiknya deterapakan dalam upaya penanggulangan radikalisme? Bagimana pula hubungannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 ten tang pemberantasan tindak pidana terorisme? Dalam penelitian ini digunakan metode deskriftif analitis, objek penelitian adalah bahan hukum dan bahan non hukum, yang dihimpun melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif, dengan pendekatan konsep, perundang-undangan, kasus dan perbandingan, serta penafsiran hukum. Sedangkan analisis bahan non-hukum dilakukan secara kualitatif. Dalam penelitian ini menemukan, bahwa: 1) sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini kurang memadai untuk diimplementasikan dalam upaya penanggulangan paham radikal narapidana terorisme. Sementara upaya penanggulangan radikalisme melalui program deradikalisasi dalam pemasyarakatan belum cukup diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga dalam implementasinya masih diberikan secara terbatas dan terdapat perbedaan antara satu Lapas dengan lainnya, 2) Dalam upaya penanggulangan radikalisme di masa mendatang, sebaiknya diterapkan konsep pemasyarakatan narapidana terorisme terpadu, dengan prinsip-prinsip: (1) Pemasyarakatan narapidana terorisme dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesadaran, bahwa terorisme merupakan perbuatan yang salah; merubah paham radikal menjadi tidak radikal; dan setelah bebas tidak melakukan tindak pidana. (2) Paham radikalisme menjadi titik tolak dalam pemasyarakatan, sehingga perubahan paham radikal narapidana terorisme menjadi bagian penting dalam menetuk:an keberhasilan atau kegagalan pemasyarakatan narapidana terorisme. (3) Dalam pemasyarakatan, program deradikalisasi diberikan secara terpadu dengan program pembinaan lainnya, sehingga dalam pemasyarakatan narapidana terorisme meliputi kesatuan program terdiri dari reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, reintegrasi serta pembimbingan dan pemantauan pasca bebas, yang dilakukan melui pendekatan terpadu meliputi hukum, ideologi, agama, psikologi, sosial dan budaya. Dalam perubahan Undang­ Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebainya diatur mengenai radikalisme sebagai tindak pidana dan deradikalisasi sebagai bagian dari program penangguangan terorisme, untuk itu dalam perumusannnya dapat didasarkan pada konsep pre-emtif yang dilakukan secara ketat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.