• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA JAWA TENGAH

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100058	351 Suk e/R.17.371	Perpustakaan Pusat (REF.17.371)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Suk e/R.17.371
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xvii,;257 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Suk e
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pola evaluasi, pemberdayaan masyarakat, formalisme
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Sukarso

• . ABSTRAK (ABSTRACT) 1. Judul Disertasi EV ALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA JAWA TENGAH (E'VALUATIONOF PEOPLE EMPOWERMENT PROGRAM IN PURBALINGGA DISTRICT MIDLE JAVA) : 1. Kebijakan Publik 2. Pola Evaluasi Program 3. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat 4. Pemberdayaan Masyarakat 5. Birokrasi Munafik 2. Subyek 3. Abstrak: Keberhasilan suatu program seringkali menjadi kontroversi ketika hasil yang dicatat di satu pihak dianggap keberhasilan sementara di pihak yang lain tidak mempercayai hasil tersebut. Bahkan evaluasi program seringkali hanya menjadi formalitas dan bahkan menjadi bagian dari rutin it as birokrasi yang tidak bermanfaat bagi keberlanjutan program-program yang bersangkutan. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji bagaimana evaluasi dilakukan dan bagaimana seharusnya evaluasi dilakukan. Studi Evaluasi Program Pemberdayaan di Kabupaten Purbalingga ini menggunakan pendekatan meta-evaluasi dan decision-theoretic dan dilakukan dengan metode studi kasus melalui teknik wawancara mendalam. Studi ini menghasilkan analisis bahwa pola evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap program-program pemberdayaan yang ada temyata relatif sama pada berbagai program yang ada dan tidak akurat dengan indikasi evaluasi dilakukan oleh pihak yang tidak akurat terhadap substansi yang tidak akurat dan dengan cara-cara yang tidak akurat juga. Penelitian ini juga menganalisis bahwa evaluasi program pemberdayaan di pemerintahan daerah selama ini tidak mendasarkan pada satu konsep pemberdayaan yang jelas sehingga hasil evaluasinya cenderung formatif. Tindakan evaluasi yang dilakukan selama ini lebih merupakan pemenuhan aspek-aspek formal (formalisme) yang ada di setiap program, bukan aspek substansi tujuan-tujuan program. Temuan penerlitian ini adalah adanya kecenderungan birokrasi munafik, bahwa birokrasi pemerintah selama ini cenderung tidak jujur, suka ingkar janji, dan tidak dapat dipercaya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.