Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of PERSPEKTIF POLITIK DESENTRALISASI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

 

PERSPEKTIF POLITIK DESENTRALISASI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang menjadi
masalah belum optimal dan lambatnya pembangunan infrastruktur kawasan

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010011201001514320 Sah p/R.17.234Perpustakaan Pusat (REF.17.234)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 Sah p/R.17.234
    Penerbit Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xviii,;237 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320 Sah p
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Politik des en tra lisasi, Peran Pemerintah, Pemba
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang menjadi
    masalah belum optimal dan lambatnya pembangunan infrastruktur kawasan
    perbatasan di Kecamatan Entikong oleh pemerintah, dilihat dari perspektif politik
    desentralisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis
    pelaksanaan politik desentralisasi serta peran pemerintah pusat -dan daerah dalam
    pembangunan kawasan perbatasan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

    Penelitian ini menggunakan disain penelitian kualitatif dengan teknik
    pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi serta
    wawancara dengan cara purposive sampling.Kemudian data yang diperoleh
    divalidasi dengan cara reduksi data, display data, triangulasi, verifikasi dan
    penarikan kesimpulan yang dianalisis secara kualitatif.

    Teori yang dijadikan dasar dan pisau analisis dalam penelitian ini adalah
    teori desentralisasi yakni pelimpahan/penyerahan kekuasaan dan wewenang dari
    pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; baik penyerahan kekuasaan politik,
    fiskal, maupun administrasi. Pengertian tersebut mengacu pada desentralisasi
    pada bidang pembangunan, yang bentuknya bisa dekonsentrasi dan devolusi.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan bidang infrastruktur di
    kawasan perbatasan oleh pemerintah selama ini belum optimal. Salah satu tolak
    ukumya adalah minimnya infrastruktur dasar di Kecamatan Entikong. Meskipun
    demikian, masih ada faktor-faktor pendukung dalam percepatan pembangunan
    kawasan perbatasan yaitu letak geografis yang strategis, pot en si SDA, serta
    adanya dukungan masyaraka lokal. Sementara faktor yang menjadi kendala
    seperti: kurangnya political will dan komitmen pemerintah, terbatasnya anggaran
    (financial), iklim investasi relatifkurang kondusif, kualitas SDM masih tergolong
    rendah, hasil produk masyarakat belum kompetitif, serta belum adanya payung
    hukum dan kelembagaan secara khusus (otonom) yang diperlukan.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi