AGUSTIN SAGALA Primary Author mixed material bibliography Bandung Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD 2015 id Indonesia

xii,;247 hlm,;29 cm Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sukabumi masih terdapat permasalahan yang disebabkan belum adanya komitmen pengawasan lembaga perwakilan rakyat daerah dalam penggunaan anggaran. Masih banyak temuan dari BPK terhadap pengelolaan anggaran seperti Penatausahaan Persediaan, Piutang penjualan tidak tertagih, masih terdapat aset tetap yang disajikan tidak dengan nilai sewajarnya, dan juga Pelaksanaan pemungutan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana langkah-Iangkah dalam proses pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sukabumi? Dengan menggunakan konsep syarat-syarat dalam pengawasan agar dapat berjalan baik dan berhasil yaitu meliputi: Adanya norma, aturan atau standar; Adanya usaha pemantauan kegiatan yang diatur dengan norma terse but; Adanya informasi pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan hasil keputusan, tentang kegiatan dan hasil kegiatan yang dimaksud; Adanya evaluasi kegiatan, yaitu pembandingan antara norma dengan informasi; Adanya keputusan guna menetapkan hasil evaluasi terse but, dan; Adanya tindakan pelaksanaan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif Hal ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian dalam rangka memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap pengawasan Iembaga DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang keuangan di Kabupaten Sukabumi. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oIeh DPRD selaras dengan proses perencanaan anggaran. Namun pengawasan yang dilakukan oIeh DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap alokasi anggaran daerah masih Iemah dan dilakukan dengan cara individu-individu Iangsung melakukan pengawasan terhadap SKPD terkait bukan dilakukan sebagai kelembagaannya sebagai DPRD. Dengan demikian pengawasan harus terintegrasi dengan sistem perencanaan yang partisipatif. Bahwa perencanaan yang partisipatif akan membuka saluran pengawasan yang juga dilakukan oleh masyarakat. Perencanaan partisipatif memberikan ruang gerak sangat sempit bagi pengawasan DPRD yang tidak sesuai dengan aturan pengawasan yang berIaku. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif merupakan barn dalam penyelenggaraan perencanaan anggaran sebab kecamatan akan mendapatkan anggaran dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oIeh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program. SAGALA AGUSTIN Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Daerab, DPRD Kab 320 Sag p Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 320 Sag p/R.17.232 01001150100056 Perpustakaan Pusat (REF.17.232) 320 Sag p/R.17.232 scan0001.jpg.jpg 8500 2017-04-01 15:33:22 2017-08-03 14:18:51 machine generated