• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

URGENSI KEBERADAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH DILIHAT DARI LINGKUP TUGAS DAN WEWENANGNYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130100207	348.598 Sup u R.11.169	Perpustakaan Pusat (Ref 11.169)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	348.598 Sup u R.11.169
  Penerbit	Program Pasca Sarjana : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	xix,;387 hlm,; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	348.598
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Lingkup Tugas
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	SUPRIADI

• ABSTRAK Penelitian ini berjudul "Urgensi Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Dilihat dari Lingkup Tugas dan Wewenangnya Menurut Peraturan Perundang-Undangan". Permasalahan inti yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum?. Kedua, upaya¬upaya apakah yang perlu dilakukan untuk mendukung keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum?. Ketiga, bagaimanakah konsep yang ideal bagi Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum?. Berdasarkan ketiga identifikasi masalah ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Pertama, menemukan konsep hukum tentang urgensi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Kedua, menemukan konsep hukum mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung urgensinya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ketiga, menemukan konsep hukum yang ideal bagi Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum positif dan asas-asas hukum yang dilaksanakan dengan cara melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap norma-norma hukum yang relevan. Teknik analisis yang dilakukan secara normatif, yakni dengan membangun argumentasi (penalaran) hukum berdasarkan filsafat hukum, teori hukum dan asas-asas hukum, yang hasilnya dituangkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yang penulis iakukan dalam rangka menjawab permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah sangat penting, karena untuk penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta sebagai penunjang suksesnya program-program Pemerintah Daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Kedua, Upaya yang harus dilakukan untuk mendukung keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah dengan cara mengoptimalkan faktor pendukung yang ada dan mengeliminasi faktor penghambat yang ada. Ketiga, Konsep ideal Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah harus merupakan unit tersendiri yang bersifat mandiri dengan tugas, fungsi dan pola kerja yang jelas yang terpisah dengan tugas dan fungsi Kepolisian Negara RI.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.