• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

IMPLIKASI SISTEM KEPARTAIAN TERHADAP STABILITAS PEMERINTAHAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100259	r.11.17	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	341 fir i
  Penerbit	Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xx, 409 hlm. Ilus ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	341 fir i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Sistem kepartaian
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	FIRDAUS

• ABSTRAK Memperhatikan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam proses konsolidasi demokrasi dan stabilitas pemerintahan hingga saat ini senantiasa menampilkan dua sisi dalam posisi diametral. Demokrasi yang termanifestasikan dalam wujud sistem multipartai pada banyak aspek kurang kondusif bagi stabilitas pemerintahan dan pada sisi lainnya untuk alasan stabilitas pemerintahan pembatasan jumlah partai terkadang dilakukan dengan cara-cara otoriter hingga cenderung mematikan demokrasi. Untuk itu, penelitian ini berupaya menemukan formula yang dapat mengharmoniskan antara stabilitas pemerintahan pada satu sisi dan kelangsungan demokrasi pada sisi lainnya dari sudut pandang sisitem kepartaian dengan berusaha menjawab tiga identifikasi masalah antara lain: pertama, Sistem kepartaian apakah yang berlaku di Indonesia baik sebelum maupun sesudah UUD 1945 diamandemen? Kedua, Apakah sistem kepartaian berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan dan kelangsungan demokrasi di Indonesia baik sebelum maupun sesudah UUD 1945 diamandemen? dan ketiga, Bagaimanakah konsep sistem kepartaian yang dapat menjamin stabilitas pemerintahan dan kelangsungan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah UUD 1945 diamandemen? Melalui pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, penelitian ini berusaha menyajikan analisis yang utuh terhadap identifikasi masalah berdasarkan data, baik data primer maupun data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain: pertama, sistem kepartain sebelum amandemen UUD 1945 di bagi dalam dua era yakni era Orde Barn dan era Reformasi. Berdasarkan pendekatan jumlah partai efektif serta spatial ideologi maka sistem kepartaian era orde ba' cenderung pada sistem satu partai sedangkan dari sudut pandang sifat sistem kepartaian termasuk dalam sistem kepartaian hegemonik. Selanjutnya sistem kepartaian dalam era reformasi, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945 adalah sistem multipartai dengan jumlah partai efektif yang berbeda. Pada pemilu tahun 1999 menghasilkan sebanyak 5.3 jumlah partai efektif, pemilu 2004 sebesar 7.0 dan pemilu 2009 sebanyak 6.1. kedua, kecenderungan sistem satu partai dalam era orde barn berdampak terhadap stabilitas pemerintahan tetapi pada sisi lainnya mematikan demokrasi. Selanjutnya sistem multipartai yang terbentuk pasca reformasi, khususnya setelah pemilu 1999 dan sebelum amandemen UUD 1945, pemerintahan berjalan tidak stabil baik dari segi masa jabatan terlebih dan segi kebijakan. Setelah sistem presidensil dipertegas dalam amandemen ketiga UUD 1945, stabilitas pemerintahan khususnya stabilitas masa jabatan di balik sistem multipartai berjalan stabil tetapi tidak demikian dalam stabilitas kebijakan. Ketiga, sistem dua partai efektif atau semakin sederhana jumlah partai efektif adalah merupakan sistem kepartaian yang tepat bagi stabilitas pemerintahan dan demokrasi setelah amandemen UUD 1945. Demikian pula ditinjau dan spacial ideologi maupun social cleavages struktur masyarakat Indonesia.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.