• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MANADO

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130100146	351 Rar i/R.17.355	Perpustakaan Pusat (REF.17.355)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351Rar i/R.17.355
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	x,;248 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kebijakan Penataan Organisasi, Inefektivitas, Stru
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Rares Joyce Jacinta

• Penelitian ini terfokus pada persoalan Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi pada Dinas Tenaga Kerja kota Manado. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, mengharuskan semua Organisasi Perangkat Daerah di Indonesia untuk merampingkan struktur organisasinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam peraturan ini. Tujuannya adalah untuk menjadikan organisasi perangkat daerah menjadi lebih efektif Persoalannya adalah, ketika kebijakan ini diimplementasikan di Dinas Tenaga Kerja kota Manado, justru tidak efektif terjadi penumpukan pekerjaan pada bidang tertentu, keterlambatan dalam menangani pekerjaan, target pekerjaan yang tidak tercapai dan bahkan ada salah satu bidang yang sangat minim kegiatannya. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menemukan jawaban tentang mengapa penerapan kebijakan penataan organisasi pad a Dinas Tenaga Kerja kota Manado tidak efektif Dari penelitian ini ditemukan penyebabnya adalah perampingan struktur organisasi adalah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi Dinas Tenaga Kerja kota Manado, karena ada bidang yang terpaksa dibentuk dan ada bidang yang terpaksa dihapus karena untuk menyesuaikan dengan peraturan, padahal perampingan struktur organisasi yang dilakukan tidak mendukung ke arah pencapaian tujuan organisasi. Temuan baru dalam penelitian ini adalah bahwa penataan organisasi tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai sehingga tidak memberikan hasil yang optimal. Temuan lainnya yaitu, konten Kebijakan Penataan Organisasi tidak dapat diberlakukan secara umum pada seluruh organisasi publik, karena ternyata tiap organisasi publik memiliki kebutuhan dan permasalahannya sendiri-sendiri maka terapi yang akan dilakukan juga haruslah bersifat spesifik.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.