STUDI ADVOKASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL OLEH KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN Yusa Djuyandi Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Administrasi Publik UNPAD 2016 id Indonesia

xiv,;310 hlm,;29 cm Undang-Undang Keamanan Nasional dibutuhkan untuk memperkuat reformasi sektor keamanan. Meski dibutuhkan, hingga saat ini RUU Keamanan Nasional belum disahkan menjadi undang-undang karena substansinya dianggap memberi peluang bagi terjadinya pelanggaran HAM, mengekang kebebasan dan mengancam demokrasi. Peran yang dijalankan oleh koalisi LSM (KMSRK) dalam mengadvokasi RUU Kamnas, bertujuan mendorong lahirnya kebijakan keamanan nasional yang sesuai dengan tujuan reformasi. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran LSM dalam reformasi sektor keamanan di Indonesia, khususnya melalui advokasi RUU Keamanan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Informan penelitian terdiri dari pimpinan beberapa LSM yang tergabung dalam KMSRK, Pimpinan Komisi I DPR, Sesditjen Potensi Pertahanan (Kementerian Pertahanan), Pusat Penerangan Mabes TNI, dan akademisi. Peran LSM dalam reformasi sektor keamanan, khususnya terkait dengan advokasi RUU Keamanan Nasional oleh KMSRK, dilakukan melalui berbagai mekanisme, diantaranya dengan ikut terlibat secara populer dalam pembuatan kebijakan, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, mempromosikan reformasi, dan mengedepankan kepentingan minoritas (masyarakat). Disamping itu, membentuk kesatuan kepentingan yang koheren juga menjadi bagian dari peran yang dijalankan oleh LSM, dimana bagian ini merupakan temuan baru penelitian. Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran LSM dalam reformasi sektor keamanan di Indonesia, khususnya dalam melakukan advokasi atas RUU Keamanan Nasional, masih lemah. Kondisi ini terjadi karena tidak seluruh LSM anggota koalisi menjalankan keseluruhan bagian dari peran yang ada. Dari aspek keterlibatan secara populer dalam pembuatan kebijakan, tidak seluruh LSM menggunakan cara yang sama dalam menjalankan peran sebagai kelompok penekan, begitupun halnya setiap anggota koalisi memiliki cara dan segmentasi yang berbeda dalam mendorong partisipasi masyarakat. Demikan juga dalam aspek memberikan pendidikan politik, tidak seluruh LSM melaksanakan proses jurnalisme investigatif. Dari temuan baru, yaitu membentuk kesatuan kepentingan yang koheren, peran ini tidak berjalan dengan baik karena adanya beberapa perbedaan gagasan, kata atau tindakan diantara sesama anggota koalisi. Djuyandi Yusa Kata Kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat, RUU Keaman 327 Yus p Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 327 Yus p/R.17.268.1 02168 Perpustakaan Pusat 20%252Fscan0001.jpg.jpg 8300 2017-04-01 15:33:21 2017-10-16 09:17:32 machine generated