• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

PERAN MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) DALAM MM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  02152		Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Bin p/R.17.190.1
  Penerbit	Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xv,;324 hjlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Bin p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	MRP, sinergisitas, lembaga kultural, perwakilan, o
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Sipayung Binson

• Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang peran Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultural yang mewakili adat, agama, dan perempuan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya fungsi MRP untuk mendengarkan, menampung, menyampaikan, dan menindaklanjuti aspirasi orang asli Papua (Orpa). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan instrumen pokok peneliti yang mewawancarai sejumlah informan disertai pengamatan secara mendalam (depth interview). Adapun informan yang dimaksud adalah aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan berbagai elemen masyarakat yang dianggap representatif mewakili aspirasi dan kepentingan orang asli Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya MRP sebagai lembaga kultural karena adanya kesenjangan (gap) antara MRP sebagai wakil orang asli Papua dan rakyat Papua sebagai pihak yang diwakili. Kesenjangan tersebut diakibatkan oleh sistem rekruitmen, kondisi geografis dan topografi, hambatan sosiologis, dan hambatan yuridis. Untuk mengurangi kesenjangan, maka perlu diupayakan penguatan lembaga MRP melalui perbaikan sistem seleksi calon anggota MRP, membangun sinergi yang konstruktif antara MRP, DPRP, dan Eksekutif (Gubemur); sinergisitas dengan pemerintah pusat; pemanfaatan tenaga ahli, dan pentingnya pembekalan bagi calon anggota MRP terpilih. Sumbangan secara konseptual terhadap pengembangan ilmu dan pembangunan dari penelitian ini adalah kebijakan yang menyangkut lembaga perwakilan rakyat untuk dapat menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, harus diawali dari proses rekruitmen yang transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun, membangun sinergisitas antara lembaga terkait, dan memperoleh dukungan masyarakat setempat. Pada akhimya eksistensi anggota MRP dalam mendengarkan, menampung, menyampaikan, dan menindaklanjuti aspirasi orang asli Papua (Orpa) harus dijalankan melalui kebijakan yang aspiratif, transparan, serta monitoring dan evaluasi yang teratur dan kontinyu, sehingga penyelenggaraan Otonomi Khusus membawa perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat khususnya orang asli Papua.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.