• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DESA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA DAN PROSPEKNYA DI MASA DATANG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100113	R.11.2	Perpustakaan Pusat (R.11.2)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	R.11.2
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xviii, 316 hlm. Ilus ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	340 Erm k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Otonomi daerah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	BERNA SUDJANA ERMAYA

• ABSTRAK Penelitian disertasi ini berjudul kedudukan dan fungsi desa dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia dan prospeknya di masa depan. Pokok permasalah penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan subtansi kedudukan dan fungsi desa dalam kerangka otonomi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan apakah guna menjawab tantangan perkembangan masyarakat di masa ini dan di masa yang akan datang otonomi desa dapat terwujud ?. Desa adalah institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sah oleh UUD Tahun 1945 berdasarkan Pasal 18B ayat (2), melakukan perubahan mendasar adalah diakui dan dihormatinya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disertasi ini meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi desa dalam kerangka pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam rangka penelitian tersebut menggunakan metod.e yuridis normatif, yuridis historis dan yuridis komparatif. Data-data yang terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, kedudukan dan fungsi desa dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 membawa garis kebijakan baru dalam tata kelola pemerintahan daerah dan desa. UU ini memberi ruang begitu besar bagi terlaksananya otonomi bagi daerah dalam menata dan mengelola rumah tangganya sendiri, dalam arti kedudukan desa adalah setara dan karenanya harus diperlakukan sama dengan Provinsi dan Kabupaten atau Kota. UU No. 32 tahun 2004 dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945, telah membuka dan memberikan ruang bagi desa untuk mengembangkan dan menjadikan hak asal-usul dan adat¬istiadat desa sebagai salah satu sendi nilai bagi pemerintahan desa. Tetapi UU ini pun tidak memiliki ketegasan dalam memberikan perlindungan serta kejelasan kedudukan dan fungsi bagi pelaksanaan otonomi asli dan hak-hak tradisional desa di dalam praktek pemerintahan desa. Untuk itu penelitian ini menghasilkan pengembangan konsep bentuk desa, yaitu diperlukan adanya bentuk desa yang meleburkan antara desa adat dan desa otonom. Peleburan bentuk desa ini peneliti sebut "Desa Paduan", merupakan suatu konsep bentuk desa baru yang melaksanakan dua fungsi yaitu fungsi dibidang adat yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan lembaga adat, dan fungsi dibidang pemerintahan yang merupakan lembaga pemerintahan yang paling bawah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.