AGUS SUPRIADI HARAHAP Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Administrasi Publik UNPAD 2015 id Indonesia

xiii,;279 hlm,;29 cm Penelitian ini diawali dari banyaknya rasa kekecewaan masyarakat dalam setiap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) di Kota Depok. Diketahui intensilas pengurusan 1MB di kota Depok Cukup tinggi.Hal ini disebabkan Kota Depok Merupakan Kola yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara Jakarta.Di ketahui kota Jakarta yang sangat sempit dan sangat mahal lahan perumahan.pilihan masyarakat tentunya kota pinggiran kota Jakarta yakni Depok.Masyarakat dihadapkan pada rasa kekecewaan da/am pengurusan 1MB .mulai dari permasalahan lambat dan ketidak jelasan sampai pada masalah prosedur yang berbelit belit.Keadaan ini ditambah lagi dengan informasi proses yang tidak jelas dan selalu mengambang.akhirnya kepastian selalu tidak ditemukan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif'.pengumpulan data melalui wawancara .observasi dan diskusi mendalam dengan irforman yang berhubungan langsung dengan proses pelayanan penerbitan 1MB, dari seluruh organisasi perangkat daerah Kota Depok yang terlibat dalam proses penerbitan 1MB. Dengan dukungan informan dari pegawai negeri sipil yang sangat memahami proses penerbitan [MB dan sangat memahami electronic government.Pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumen.Pengelolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif serta melakukan trianggulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Electronic Government dalam proses penerbitan Izin Mendirkan Bangunan (IMB) di Kota Depok Propinsi Jawa Barat belum di terapkan secara menyeluruh dan dengan sistem yang belum terintegrasi.Kemudian penerapan Electronic Government di dalam unit kerja yang terlibat dalam proses penerbitan 1MB juga belum secara menyeluruh dan juga belum maksimal dalam melakukan perbaikan proses kerja (Business Process Reengineringj. Aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi yang dipergunakan dalam proses penerbitan [MB tidak maksimal dalam membantu proses penerbitan 1MB. Sistem aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi yang tidak sama dan tidak seragam dalam sistem database berakibat tidak terintegrasi serta bermunculan pulau pulau dalam jaringan kerja Teknologi Informasi.Penerapan . Electronic Government sangat membutuhkan dukungan pimpinan unit kerja masing masing.bukan hanya dukungan finansial tetapi juga dukungan perencanaan dengan demikian dapat membangun self IT awareness Pimpinan unit kerja secara keseluruhan bukan secara parsial.Dan tentunya dukungan kualitas Sumber Daya Manusia atau stafyang bertugas dalam bidang Teknologi Informasi sangat dibutuhkan dengan jalan memberikan banyak pelatihan secara terus menerus. Kemampuan dan keterampilan staf yang bertugas di bidang teknologi informasi seharusnya sejalan dengan Up to date teknologi Informasi.Hasil penelitian ini juga memperlihatkan lemahnya peran dan fungsi organisasi yang bertanggangungjawab dalam penerapan teknologi informasi.lemahnya komitmen dalam penerapan electronic government,sulitnya melakukan integrasi sistem kerja jaringan pelayanan 1MB. Untuk itu electronic government seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh.terintegrasi serta didukung sumber daya manusia yang trampil dan Infrastruktur teknologi Informasi yang kuat di Kota Depok Propinsi Jawa Barat, HARAHAP AGUS SUPRIADI Electronic Government.Business Process Reenginerin 351 Har p Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351 Har p/R.17.303.1 02119 Perpustakaan Pusat 20%252Fscan0001.jpg.jpg 8251 2017-04-01 15:33:21 2017-10-12 10:47:38 machine generated