STUDI TENTANG DESENTRALISASI POLITIK DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERUMUSAN RPJMD PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019 ANDI YUSRAN Primary Author mixed material bibliography Bandung Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD 2015 id Indonesia

xiii,;237 hlm,;29 cm Sejak tahun 2001, Indonesia adalah tennasuk salah satu negara demokrasi baru yang menjalankan sistim pemerintahan yang desentralistik, Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi adalah diberikannya wewenang kepada daerah otonom untuk merumuskan kebijakan secara mandiri (desentralisasi politik) transfer wewenang tersebut sekaligus dimaksudkan untuk mendorong proses demokrasi di tingkat lokal. Namun demikian dalam perkembangannya, beberapa hasil studi menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi politik tidak berkorelasi positif dengan fasilitasi partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, pertanyaannya adalah bagaimana implementasi desentralisasi politik di Provinsi Riau? apakah implementasi desentralisasi politik tersebut dapat memfasilitasi partisipasi publik dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan (RPJMD)? Studi ini menaruh perhatian utama kepada upaya mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi desentralisasi politik dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan di Provinsi Riau, studi ini bertujuan (1) Mendapatkan deskripsi dan penjelasan tentang implementasi kebijakan desentralisasi (politik) yang digulirkan pemerintah pusat tahun 2001, apakah implementasi desentralisasi politik tersebut dapat memfasilitasi partisipasi publik dalam perumusan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019, (2). Mendapatkan penjelasan tentang bentuk, tingkat dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi publik dalam perumusan kebijakan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan melibatkan para pemangku kepentingan di Provinsi Riau sebagai infonnannya, penelitian ini menemukan beberapa hal; Pertama, dari analisis perumusan kebijakan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019 didapati beberapa temuan, masing-masing: (1) Model fonnulasi kebijakan RPJMD berbentuk model elitis dan pendekatan perencanaan pembangunan yang dominan berlangsung adalah pendekatan top down dan teknokratis. (2) Terdapat dua bentuk kekuasaan yang mempengaruhi perumusan kebijakan RPJMD yaitu visible power dan hidden power dan (3) Perumusan kebijakan RPJMD berlangsung dalam ruang tertutup (closed space). Kedua; dari analisis partisipasi publik dalam perumusan kebijakan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019, didapati beberapa temuan penting, masing­ masing (1) Bentuk partisipasi publik berbentuk public meeting, (2) Tingkat partisipasi adalah consultation atau masih dalam taraf partisipasi semu (degree oftokenism). (3) Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan yaitu: terbatasnya peran media massa, komunikasi kebijakan yang lemah dan terbatas, dan infrastruktur politik yang kurang mendukung partisipasi. Dari kedua hasil analisis penelitian sebagaimana diatas, maka disimpulkan bahwa implementasi desentralisasi politik belum dapat memfasilitasi partisipasi publik dalam perumusaan kebijakan. Model elitis dari perumusan kebijakan, dominannya pendekatan perencanaan top-down dan teknokratis serta perurnusan kebijakan yang umumnya dilakukan di ruang tertutup (closed space) menyulitkan partisipasi publik dan akomodasi berbagai kepentingan masyarakat. YUSRAN ANDI Dari kedua hasil analisis penelitian sebagaimana d 320 And d Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 320 And d/R.17.186.1 02088 Perpustakaan Pusat 20%252Fscan0001.jpg.jpg 8220 2017-04-01 15:33:21 2017-10-11 09:50:39 machine generated