• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

INTERPRETASI KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  02063		Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	362 Muh i/R.17.464.2
  Penerbit	Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Administrasi Publik UNPAD : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	vii,;157 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	362 Muh i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kebijakan Sosial, lnterpretasi Kebijakan, Landasan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	FEDRYANSYAH MUHAMMAD

• Kebijakan sosial dan program pelayanan telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Meskipun suatu kebijakan sosial telah dirancang dengan baik, tidak berarti pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dapat diwujudkan menjadi pedoman yang lebih aplikatif untuk menjadi panduan dalam implementasi kebijakan terse but. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang interpretasi kebijakan Peraturan Bupati Sumedang No. 12/2013 oleh aparat pemerintah daerah terkait. Pene!itian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun informan dari penelitian adalah aparat yang terkait langsung dengan interpretasi kebijakan, yang berjumlah 11 orang. Fokus penelitian ini adalah pemahaman aparat pemerintah mengenai kebijakan serta nilai dan kriteria yang muncul dari pilihan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparat pemerintah mengenai kebijakan dilihat dari pemahaman mengenai masalah sosial yang menjadi sasaran dari kebijakan, tujuan dari kebijakan, serta regulasi lain yang terkait dengan kebijakan. Selain itu, pada aspek pilihan implementasi terdapat nilai-nilai dan kriteria yang muncul dari aspek-aspek pilihan. Adapun nilai-nilai yang muncul adalah equality dan equity, sedangkan krireria yang muncul adalah effectiveness dan efficiency. Ketika menginterpretasikan kebijakan tersebut, aparat pemerintah juga memahami kendala dalam implementasi kebijakan. Adapun kendala dalam implementasi antara lain kondisi sosial budaya masyarakat, kebijakan pendukung, serta ketersediaan fasilitas pendukung. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal antara lain pelibatan dinas teknis lain dalam implementasi kebijakan, penyusunan peraturan pendukung, serta memaksimalkan pelibatan rnasyarakat dan pihak swasta dalam implementasi kebijakan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.