• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

EVALUASI KEBIJAKAN SANTUNAN KEMATIAN DI KOTA DEPOK JAWA BARAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  02041		Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Sya e/R.17.364.1
  Penerbit	Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Administrasi Publik UNPAD : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xii,;196 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Sya e
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Evaluasi kebijakan, Santunan kematian, Pemerintah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	SYAIPUDIN

• Penelitian ini didasari oleh adanya pennasalahan tentang kebijakan santunan kematian di Pemerintah Daerah Depok Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan santunan kematian, baik ketika di kelola oleh pihak ketiga, yaitu PT. Ansuransi Syariah Mubarokah (ASM), dan saat di tangani langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kwalitatif dengan memakai data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para pihak yang berkepentingan dari kebijakan santunan kematian tersebut. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dokumen dan laporan-laporan, serta berita-berita yang terkait dengan kebijakan santunan kematian di Kota Depok Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa evaluasi kebijakan santunan kematian di Kota Depok ini belum dapat berjalan secara menyeluruh, dan belum sesuai dengan tujuannya yaitu membantu kesejahteraan masyarakat yang terkena musibah. Selain itu pada tataran pelaksana yaitu Pemerintah Daerah Kota Depok dalam hal ini dinas terkait yaitu Dinas Tenaga kerja dan Sosial serta pihak mitra yaitu PT. Ansuransi Syariah Mubarokah (ASM) menghadapi kendala, baik kendala teknis, dan non teknis. Pada tahun pertama, lebih terlihat pada pennasalahan teknis yang menyangkut prosedur dan mekanisme penerimaan, Hal ini bisa dipahami karena belum tersosialisasinya kebijakan ini kepada masyarakat luas. Pada tahun pertama, kedua dan ketiga ini persoalan dana tidak terlalu terlihat namun pada tahun-tahun berikutnya barulah muncul persoalan dana, hal ini disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Depok. Hal ini disebabkan pihak DPRD Kota Depok mulai membatasi anggaran yang disediakan untuk kegiatan santunan kematian ini. Alasan yang dikemukakan pihak Dewan bahwa kebijakan santunan kematian di Kota Depok ini terlalu banyak menghabiskan anggaran, pihak dewan mempertanyakan keefektipan program tersebut. Pada tahun keempat dan seterusnya anggaran yang disediakan mulai dikurangi, dan pengurangan anggaran ini berdampak pada target sasaran program yang mulai dibatasi, sehingga pada tahun-tahun berikutnya program santunan kematian ini terns mengalarni penurunan, baik kwantitas maupun kwalitas dari program tersebut. Kebijakan santunan kematian sangat membantu masyarakat dan keluarga yang terkena musibah merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini, walaupun dalam penyelenggaraan kebijakan banyak menghadapi kendala, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.