Benhard E. Rondouwu Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Administrasi Publik UNPAD 2015 id Indonesia

xiv,;366 hlm,;29 cm Studi dari penelitian disertasi ini adalah eksistensi Hukum Tua pada Pemerintahan Desa di Minahasa. Tujuannya adalah untuk mengetahui eksistensi Hukum Tua pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 1945 - 2014, dan dalam pemerintahan yang bertanggung jawab berdasarkan aspek accountability, obligation, dan cause. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif Dalam penyusunan disertasi ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014 bertempat di Kantor Bupati Minahasa, dengan berbagai pihak yang secara langsung terkait dengan masalah eksistensi Hukum Tua. Sedangkan data sekunder, diperoleh melalui studi pustaka dan bahan-bahan referensi terkait. Untuk menjaga kredibilitas data dan informasi yang diperoleh, penelitian ini menggunakan pendekatan "triangulation" (trlangulasi). Data yang sudah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis melalui 3 (tiga) tahapan yaitu reading the transcript, categorizing dan contextualizing. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa eksistensi Hukum Tua pada pemerintahan desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 1945-2014 telah mengalami pasang surut dalam bentuk pelemahan dan penguatan, dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Pelemahannya adalah hilangnya posisi dan fungsi Hukum Tua sebagai pemimpin adat, hilangnya kewenangan Hukum Tua dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga desa berdasarkan adat istiadat, serta masuknya politisasi dalam demokrasi lokal pada Pemerintahan Desa di Minahasa .. N amun, eksistensi Hukum Tua mengalami penguatan, yang ditandai dengan telah membaiknya Hukum Tua dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, baik dari aspek akuntabilitas (accountability), kewajiban (obligation), maupun aspek sebab-akibat (cause). Rondouwu Benhard E. hukum tua, pemerintahan desa, eksistensi, responsi 351 Ber e Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351 Ber e/R.17.287.1 0204 Perpustakaan Pusat 20%252Fscan0001.jpg.jpg 7769 2017-04-01 15:20:45 2017-10-12 12:12:59 machine generated