• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Penempatan Pejabat Struktural Eselon III Dan eselon IV Di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  0203		Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	300 Tri p/R.17.7.2
  Penerbit	Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Administrasi Publik UNPAD : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	x,;224 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	300 Tri p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Penempatan Pegawai, pejabat struktural dan Perenca
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Ermawati Triana

• Permasalahan penelitian -ini adalah adanya penempatan pejabat struktural eselon III dan IV di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Permasalahan tersebut dianalisis dengan pendekatan penelitian kualitatif, dengan mengacu pada kerangka teori dan peraturan yang ada. Sesuai dengan teori dan peraturan yang ada maka analisis penempatan pejabat struktural ini dianalisis berdasarkan faktor-faktor: 1) impersonal, 2) keterbukaan, 3) senioritas dalam kepangkatan, 4) Usia, 5) pendidikan, dan 6) pengalaman. Adapun intrumen pada penelitian ini adalah peneliti sendiri yang mengamati dan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang teridiri dari Pimpinan SKPD, Tim Baperjakat, Pegawai yang mengikuti seleksi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penempatan pejabat struktural eselon III dan IV masih belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaanya masih ada penyimpangan yang bermuara dari adanya pelanggaran dalam faktor impersonal dan ketiadaan keterbukaan. Pengusulan dan pembahasan di Tim Baperjakat dalam penempatan pejabat struktural lebih mengedepankan faktor lain diluar keenam faktor yang seharusnya dipertimbangkan . . Penyimpangan ini diperkuat oleh kekuasaan para pengambil keputusan dalam proses penempatan pegawai yang tidak sejalan atau tidak in-line dengan kewenangan (authority) yang secara formal di embannya. Ketidak seimbangan atau ketidak sejalanan ini menyebabkan kekuasaan yang melekat pada personal pejabat menyimpang dari kewenangan formal jabatan yang diemban oleh pejabat tersebut. Kondisi ini biasanya terjadi pada lingkungan organisasi yang belum sepenuhnya menjalankan sistem organisasi yang berbasis merit system atau tatakelola yang baik (good governance).

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.