• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Perjanjian jaminan surat kuasa jual barang persediaan dalam perjanjian kredit modal kerja usaha mikro kecil menengah dikaitkan dengan kredit macet

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008395	346.07 Yog p	Perpustakaan Pusat (Reference kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.07 Yog p
  Penerbit	Pascasarjana FH Unpad : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	ix., 124 hlm.: ill.; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.07
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Yogi Muhammad Rahman

• Perekonomian bangsa Indonesia pada dasamya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dalam skala makro maupun mikro. Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Bank merupakan lembaga yang menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan, karena keberadaannya harus bermanfaat bagi masyarakat luas, bank juga melakukan pemberian kredit modal kerja dengan tujuanya adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat khususnya dalam usaha mikro kecil dan menengah. Dalam perjanjian pemberian kredit modal kerja ini ditentukan untuk menyerahkan kebendaan sebagai jaminan termasuk kebendaan yang dibiayai oleh bank, namun dalam praktiknya, pengikatan terhadap kebendaan ini menjadi tidak sempuma karena menggunakan bentuk pengikatan jaminan yang tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Penulis bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kekuatan hukum pengikatan jaminan berupa surat kuasa jual barang persediaan dalam perjanjian kredit modal kerja sektor usaha mikro kecil menengah dikaitkan dengan kredit macet. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Melalui penelitian ini, dapat diketahui bahwa pengikatan jaminan barang persediaan seharusnya menggunakan bentuk pengikatan fidusia yang kemudian didaftarkan pada lembaga jaminan fidusia dengan tujuan memperoleh kekuatan eksekutorial demi mencapai keadilan dan kepastian hukum serta keabsahan pengikatan jaminan tersebut dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang dan kaidah dalarn hukum jaminan kebendaan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.