• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Kebijakan hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan negara kepada masyarakat asli Papua

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008427	345 Ams k	Perpustakaan Pusat (Reference kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	345. Ams k
  Penerbit	Pascasarjana FH Unpad : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii., 212 hlm.: ill.; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	11012150052
  Klasifikasi	345. Ams k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hukum pidana
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Amsal Sama

• ABSTRAK Papua adalah daerah di ujung timur Indonesia yang selama ini masih menjadi perhatian publik baik ional maupun intemasional karena situasinya yang jauh dari kesan kondusif dan aman, disebabkan seiring terjadinya kekerasan aparat keamanan negara terhadap masyarakat asli Papua. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia akibat dari tindakan yang didasari kebijakan situasional dengan yimpang dari prosedur yang dimiliki oleh anggota aparat keamanan negara dalam rangka upaya gakan hukum dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.Tujuan penelitian ini untuk getahui kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakkan hukum terhadap penyelesaian kasus erasan di Papua. . Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dengan metode hukum yang menerangkan erapan dan pengaturan secara jelas. Selanjutnya, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif 'tu dengan cara mengkaji, menganalisis dan mengumpulkan fakta-fakta yang menunjang penelitian baik . bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan ijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh t keamanan negara terhadap masyarakat asli Papua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penegakan hukum pidana dalam penyelesaian kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota aparat keamanan negara terhadap masyarakat asli ua penegakan hukum pidana tidak efektif, hal ini menjadi sorotan dari kelompok korban masyarakat . Papua terns saja menutut kepada Pemerintah Indonesia untuk penegakan hukum pidana yang efektif, . , transparan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 bahwa semua warga negara sama didepan hukum dan mendapat keadilan,kemudian kurangnya perhatian dari pemerintah secara serius untuk pelaksanaan bijakan penegakan hukum pidana yang efektif terhadap kasus kekerasan aparat di Papua, penegakan m terhadap aparat keamanan yang melakukan kekerasan tidak diadili akibatnya muncul sikap olakan dari kelompok korban terhadap kehadiran aparat penegak hukum untuk menerapkan Undang- ndang hukum Nasional sering mengalami hambatan,ada 4 faktor penghambat (1) faktor pemahaman ID masyarakat asli Papua teramat rendah, (2) faktor budaya, (3) faktor aparat keamanan tidak dibekali gan pengetahuan tentang karakteristik kultur budaya warga asli Papua,( 4) faktor sarana dan prasarana, ini yang mengakibatkan kekerasan dikalangan masyarakat asli Panua maka menimbulkan reaksi dari ga asli Papua dalam bentuk kekuatan bersama dengan aparat keamanan negara sehingga selalu terjadi rban jiwa dari warga sipil maupun pihak anggota aparat keamanan negara akan tetapi aparat keamanan lalu disalahkan karena dianggap pelaku kekerasan padahal banyak juga dari aparat yang telah menjadi rban tetapi pihak aparat keamanan menjadi simbol atas penanganan kebijakan penegakan hukum pidana g tidak afektif atas penyelesaian kasus kekerasan di Papua sehingga citra buruk kepada Pemerintah donesia tentang isu pelanggaran HAM di Papua di Intemasionalisasikan. Kebijakan penegakan hukum daaa yang efektif dalam penyelesaian kasus kekerasan di Papua dengan penerapan keadilan restoratif g lebih efektif dan adil, lewat jalur non penal dengan berdialog langsung antara pelaku, korban dan ihak-pihak terkait,kebijakan hukum pidana yang lebih mengedepankan dialog dengan melibatkan elemen yarakat asli Papua, pendekatan bukan hanya kebijakan keamanan dan pembangunan fisik saja, tetapi ebijakan penegakan HAM dan keadilan sosial serta kebijakan perlakuan khusus (aljirmative policy) yang Jas dan berpihak kepada masyarakat asli Papua dan memberikan penegakan hukum yang adil, perhatian penghormatan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat asli Papua serta memberikan stitusi, rehabilitasi dan kompenisasi kepada korban kekerasan di Papua. Kebijakan Hukum Pidana, Efektivitas Penegakkan Hukum dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan Aparat Keamanan Negara di Papua.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.