• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

FORMULASI KEBIJAKAN BORDER PASS DI PERBATASAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN ILLEGAL BORDER CROSSING

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130700296	351 Lof f/R.17.137	Perpustakaan Pusat (REF.17.137)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Lof f/R.17.137
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	xvi,; 152 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kebijakan border pass antara Timor Leste dan Repub
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Domingos Lopes 170720110505

• Kebijakan border pass antara Timor Leste dan Republik Indonesia ini ditengarai oleh interaksi penduduk dalam hal perpindahan penduduk dan perdagangan tradisional perbatasan dengan alasan ekonomi yang sangat pelik penegakan secara tegas batas-batas antara kedua negara. Hal inilah yang mendorong pemerintah Timor Leste dan Indonesia menyepakati Mou (Memorandum of Understanding) tentang Pengelolaan Perbatasan antara Timer Leste dengan Republik Indonesia Tahun 2003, yang memberi kelonggaran lintas batas negara antar masyarakat perbatasan. Berkaitan dengan formulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Timor Leste mengenai border pass antara Timor Leste dan Indonesia ini, peneliti merasa pemerintah Timor Leste kurang memahami proses formulasi kebijakan. Salah satu sebab hambatan pemerintah Timor Leste dalam merumuskan kebijakan border pass ini adalah terwujudnya kondisi sulit bagi tumbuhnya inovasi barn dalam pembuatan kebijakan. Berdasarkan fenomena di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Mengapa hasil dari formulasi kebijakan border pass antara Timor Leste dan Republik Indonesia kurang menyentuh pada kepentingan masyarakat?" Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitiannya adalah metode deskriptif analitik. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti sebagai instrumen penelitian mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan memverifikasi setiap informasi dari hasil wawancara dengan key informan, dokumen dan hasil observasi lapangan yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menggambarkan bahwa, formulasi kebijakan border pass di perbatasan Timor Leste dan Republik Indonesia dalam upaya pencegahan illegal hording crossing ini sesuai dengan tahapan-tahapan dalam fonnulasi kebijakan publik yaitu melalui tahapan perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan, pemilihan altematif kebijakan dan tahap penetapan kebijakan. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan border pass ini kurang menyentuh pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut disebabkan kurang terlibatnya unsure masyarakat, terutama masyarakat perbatasan, dalam merumuskan kebijakan border pass ini.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.