Domingos Lopes 170720110505 Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Ilmu Sosial Dan Politik 2013 id Indonesia

Text

xvi,; 152 hlm,;29 cm Kebijakan border pass antara Timor Leste dan Republik Indonesia ini ditengarai oleh interaksi penduduk dalam hal perpindahan penduduk dan perdagangan tradisional perbatasan dengan alasan ekonomi yang sangat pelik penegakan secara tegas batas-batas antara kedua negara. Hal inilah yang mendorong pemerintah Timor Leste dan Indonesia menyepakati Mou (Memorandum of Understanding) tentang Pengelolaan Perbatasan antara Timer Leste dengan Republik Indonesia Tahun 2003, yang memberi kelonggaran lintas batas negara antar masyarakat perbatasan. Berkaitan dengan formulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Timor Leste mengenai border pass antara Timor Leste dan Indonesia ini, peneliti merasa pemerintah Timor Leste kurang memahami proses formulasi kebijakan. Salah satu sebab hambatan pemerintah Timor Leste dalam merumuskan kebijakan border pass ini adalah terwujudnya kondisi sulit bagi tumbuhnya inovasi barn dalam pembuatan kebijakan. Berdasarkan fenomena di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Mengapa hasil dari formulasi kebijakan border pass antara Timor Leste dan Republik Indonesia kurang menyentuh pada kepentingan masyarakat?" Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitiannya adalah metode deskriptif analitik. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti sebagai instrumen penelitian mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan memverifikasi setiap informasi dari hasil wawancara dengan key informan, dokumen dan hasil observasi lapangan yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menggambarkan bahwa, formulasi kebijakan border pass di perbatasan Timor Leste dan Republik Indonesia dalam upaya pencegahan illegal hording crossing ini sesuai dengan tahapan-tahapan dalam fonnulasi kebijakan publik yaitu melalui tahapan perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan, pemilihan altematif kebijakan dan tahap penetapan kebijakan. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan border pass ini kurang menyentuh pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut disebabkan kurang terlibatnya unsure masyarakat, terutama masyarakat perbatasan, dalam merumuskan kebijakan border pass ini. Domingos Lopes 170720110505 Kebijakan border pass antara Timor Leste dan Repub 351 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351 Lof f/R.17.137 01001130700296 Perpustakaan Pusat (REF.17.137) 351 Lof f/R.17.137 20%252Fscan0001.jpg.jpg 62436 2018-07-19 13:57:27 2018-07-19 13:58:13 machine generated