• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI DPRD KO TA BANDUNG (Studi Kasus Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Bandung Periode 2009-2014)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150700206	320 Rah k/R.17.69	Perpustakaan Pusat (REF.17.69)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Rah k/R.17.69
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	x,;115 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Rah k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Keterwakilan Politik, Politisi Perempuan, Partai P
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	ARIE RAHMADANI NIM. 1708201110004

• Sejak Pemilu 1955, keterwakilan perempuan mulai memperlihatkan kemajuannya. Namun sampai Pemilu 2009-2014, keterwakilan perempuan ini tidak menunjukkan jumlah yang signifikan, bahkan cenderung menurun, baik kualitas ataupun kuantitasnya. Meskipun sudah dibuatkan kebijakan affirmative action 30 % untuk kuota perempuan, keterwakilan politik perempuan masih menyisakan sejumlah kendala dan persoalan. Persoalan inilah yang menarik untuk diteliti, terutama tentang bagaimana keterwakilan politik perempuan di DPRD Kota Bandung periode 2009-2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, dengan harapan bisa mengetahui bagaimana kendala dan persoalan keterwakilan politik perempuan? Bagaimana pandangan terhadap kebijakan affirmative action 30 % kuota perempuan? Dan apa peran partai politik terhadap keterwakilan politik perempuan di DPRD Kota Bandung periode 2009-2014? Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu: Pertama, menurunnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 dipengaruhi kuatnya hegemoni laki-laki atas perempuan. Hegemoni laki-laki atas perempuan ini begitu mengakar dan melekat kuat dibenak para politisi perempuan, sehingga politisi perempuan di Kota Bandung masih tersubordinasi, termarginalkan oleh kaum laki-laki. Di tambah lagi, budaya patriarki di masyarakat Kota Bandung yang sudah terjadi secara bertahun-tahun lamanya yang susah untuk dihilangkan. Selain itu, masih kuatnya pameo atau istilah 'pamali' di masyarakat Kota Bandung kalau perempuan terjun ke dunia politik. Karena perempuan tempatnya di dapur dan tabu untuk aktif di politik. Hal-hal ini menjadikan perempuan yakin kalau dirinya tidak bisa bersaing dengan laki-laki, dan tidak mau meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Kedua, pandangan para politisi perempuan mengenai kebijakan affirmative action 30 % bahwa kebijakan ini bersifat formalistik administratif, yang tidak mengikat partai politik untuk memenuhi kuota perempuan 30 %. Kebijakan ini hanya syarat sementara yang tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan jumlah keterwakilan politik perempuan di DPRD Kota Bandung periode 2009- 2014. Ketiga, partai politik tidak memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan jumlah keterwakilan politik perempuan di DPRD Kota Bandung periode 2009-2014. Partai politik masih menjalankan peran konvensional dan normatif. Partai politik masih memberlakukan po la kerja yang reaktif daripada proaktif mencari kader, membina kader, dan mengawal kader sampai sukses menjadi anggota dewan. Termasuk perhatian dalam mengawal kader-kader dari kalangan perempuan. Partai politik cenderung memakai kader instan, dan mencari kader yang sudah terkenal di mata konstituen.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.