• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Implementasi Kebzjakan Pemberdayaan Ekr.nomi Masyarakat Pesisir (Studi di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  007330	320 Rin i/R.17.70	Perpustakaan Pusat (REF.17.70)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Rin i/R.17.70
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xii,; 123 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Rin i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif deng
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	RINO WIBOWO

• PeneIitian berjudul Implementasi Kebzjakan Pemberdayaan Ekr.nomi Masyarakat Pesisir (Studi di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) ini bertujuan untuk mengetahui Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Hambatan yang dihadapinya. Lokasi yang dipiIih untuk penelitian ini adalah Desa Karangsong di Kabupaten Indramayu. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena berhubungan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang apabila dilihat dari kondisi masyarakatnya memiIiki perbedaan. Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik purposive. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang secara mendalam dan observasi non-partisipatif mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk sumber tertulis mengenai program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja agar dapat berjalan dengan maksimal, melainkan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pihak antar I embaga maupun masyarakatnya. Hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu komitmen dari pemerintah dalam megimplementasikan kebijaka, tingkat pendidikan masyarakat pesisir, dan orientasi masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilihat masih dari sudut pandang finansial belum pemahaman yang mengutamakan aspek keberdayaan masyarakat pesisir sebagai sasaran sehingga tujuan utama program tetap konsisten dan terjaga.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.