Detail Cantuman

Image of PENGA WASAN POLITIK DEW AN PERWAKILAN 
RAKY AT ·DAERAH TERHADAP IMPLEMENT ASI 
PERATURAN DAERAH PADA ERA REFORMASI 

(STUDI KASUS PENGA W ASAN DPRD PROVINSI JAMBI TERHADAP 
IMPLEMENT AS I PERDA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG APBD 
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015) 

THE POLITICAL OVERSIGHT OF LOCAL HOUSE OF 
REPRESENTATIVE (DPRD) TOWARD IMPLEMENTATION OF 
REGIONAL REGULATION IN THE REFORM ERA 

(CASE STUDY THE OVERSIGHT OF LOCAL HOUSE OF REPRESENTATIVE 
(DPRD) TOWARD IMPLEMENTATION REGIONAL GOVERNMENT BUDGET 
(APBD) JAMBI PROVINCE YEAR OF 2015).

Text  

PENGA WASAN POLITIK DEW AN PERWAKILAN RAKY AT ·DAERAH TERHADAP IMPLEMENT ASI PERATURAN DAERAH PADA ERA REFORMASI (STUDI KASUS PENGA W ASAN DPRD PROVINSI JAMBI TERHADAP IMPLEMENT AS I PERDA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG APBD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015) THE POLITICAL OVERSIGHT OF LOCAL HOUSE OF REPRESENTATIVE (DPRD) TOWARD IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION IN THE REFORM ERA (CASE STUDY THE OVERSIGHT OF LOCAL HOUSE OF REPRESENTATIVE (DPRD) TOWARD IMPLEMENTATION REGIONAL GOVERNMENT BUDGET (APBD) JAMBI PROVINCE YEAR OF 2015).


Penelitian ini di dasarkan atas permasalahan yang terjadi yaitu terjadinya
penyimpangan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01003000790320 Rio p/R.17.70.1Perpustakaan Pusat (REF.17.70.1)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 Rio p/R.17.70.1
    Penerbit Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiii, 114 hlm. ; il. ; 29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320 Rio p
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini di dasarkan atas permasalahan yang terjadi yaitu terjadinya
    penyimpangan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu faktor yang
    menjadi penyebab terjadinya penyimpangan adalah lemahnya pengawasan DPRD
    di dalam pembahasan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

    Dengan menggunkan metode kualitatif dengan maksud mencari tahu
    penyebab terjadinya penyimpangan penyelenggara pemerintahan daerah dan
    model pengawasan yang digunakan oleh DPRD dalam proses pengawasan. Data
    dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, observasi dan
    wawancara secara mendalam dengan sejumlah informan yang terdiri dari
    pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Media dan LSM yang
    terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

    Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa DPRD telah melaksanakan
    pengawasan sesuai dengan fungsinya, namun pelaksanan pengawasan tersebut
    hanya dalam tataran normatif dan formalitas semata, tanpa adanya penggunaan
    model pengawasan yang tepat, sehingga pengawasan DPRD tidak berjalan dengan
    baik serta berdampak pada penyimpangan dalam pelaksanaan APBD.

    Pada akhimya temuan dalam penelitian diharapkan memberi kontribusi
    dalam pengembangan bidang kajian ilmu pemerintahan yaitu tentang konsep
    pengawasan legislatif DPRD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
    Belanja Daerah, pola hubungan yang harmonis dan seimbang juga harus didukung
    oleh sebuah model pengawasan yang tepat, serta memiliki aturan baku yang dapat
    menjadi pedoman pengawasan oleh DPRD dalam menjalankan fungsinya.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi