• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PENGATURAN TERHADAP TERPIDANA MATI NARKOTIKA SEBAGAI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008356	345 Zer p	Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	345 Zer p/R.11.77.3
  Penerbit	Fak. Hukum Unpad : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 145 hlm. ; ill. ; 29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	345
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Justice Collaborator, T erpidana Mati, Narkotika.
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	ZERICO SANDYAKSA

• Vonis hukuman mati tidak efektif dilakukan karena banyak proses hukum dalam perkara terpidana mati bermasalah. Tidak saja upaya pengungkapan y~mg didominasi penyiksaan dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, tetapi proses hukum juga gaga I menjerat pelaku utama. Oleh karena itu sangat penting agar ada pengaturan terhadap terpidana mati narkotika untuk dijadikan saksi pelaku yang bekerjasama Uustice collaborator) pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pengaturan terhadap terpidana mati narkotika untuk menjadi justice collaborator pada sistem peradilan pidana Indonesia serta untuk menemukan faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan justice collaborator bagi terpidana mati dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan. Tahap pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penelitian di lapangan berupa wawancara terhadap Lembaga Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan terhadap terpidana mati narkotika untuk dijadikan justice collaborator Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa seorang terpidana memiliki hak atau dapat menjadi justice collaborator, namun penerapan justice collaborator bagi terpidana mati belum pernah ada karena biasanya penerapan hanya dilakukan pada saat penyelidikan atau penyidikan. Belum adanya pengaturan mengenai kriteria bagi seorang terpidana mati yang akan menjadi justice collaborator menjadi suatu permasalahan bagi penegak hukum dalam menerapkannya. Para pembuat peraturan perundang­ undangan (Dewan Perwakilan Rakyat) harus merevisi peraturan terkait Undang - Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika terkait justice collaborator bagi terpidana mati dalam tindak pidana narkotika.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.