HARDIANSYAH Primary Author mixed material bibliography Bandung Fak. Ilmu Sosial Dan Politik Unpad 2018 id Indonesia

Text

viii, 130 hlm. ; ill. ; 29,5 cm Konflik internal DPC PPP pada pemilihan Walikota Pekanbaru 2017 ditandai dengan munculnya pernyataan Ketua DPC PPP Pekanbaru Said Usman yang menyatakan bahwa terdapat calon tunggal PPP dalam pencalonan Walikota Pekanbaru yang diputuskan secara individu dan bukan hasil Rapincab. Berdasarkan pernyataan ketua DPC PPP tersebut memunculkan ketidakpuasan dari kader PPP lainnya. Ketidakpuasan inilah yang akhirnya berujung pada konflik yang terjadi dalam tubuh internal PPP Pekanbaru dan berdampak terhadap proses pemilihan pencalonan Walikota Fraksi PPP DPC Pekanbaru. Dengan demikian, perlu adanya resolusi konflik yaitu kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam penanganan konflik internal partai politik yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bemegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan mengemukakan dampak konflik internal DPP PPP dengan pencalonan Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatifyang didukung dengan oleh data kualitatifyang diperoleh dari para informan ahli dengan lingkup penelitian adalah PPP Kota Pekanbaru saat pencalonan Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Hasil penelitian menjelaskan bahwa (1) Asal usul konflik di DPC Pekanbaru pada pemilihan Walikota di Pekanbaru dimulai dari adanya dualisme kepengurusan di DPP dan menjalar kepada kepengurusan PPP di DPC Pekanbaru. Konflik internal yang ada di tubuh PPP berdampak terhadap DPC PPP Pekanbaru yang berawal dari perbedaan pandangan politik dan masalah kaderisasi di DPC Pekanbaru yang merupakan proses pengisian jabatan DPC Pekanbru yang mendukung kubu Romi dan Dzan Farid. (2) Konflik di DPP Berdampak besar terhadap adanya dualisme kepemimpinan di DPC Pekanbaru serta berimbas terhadap pemilihan Walikota Pekanbaru 2017. Konflik dimulai dari adanya pengusulan calon tunggal untuk maju menjadi Calon Walikota Pekanbaru yaitu Said Usman yang mengundang polemik, namun adanya polemik pencalonan di DPC tidak berpengaruh besat terhadap penerimaan calon Walikota dan wakil Walikota di KPU, karena berdasarkan aturan KPU bahwa hanya calon dari partai politik yang mendapat rekomendasi yaitu tanda tangan DPP dan disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan diterima oleh KPU. Dengan demikian, adanya konflik di daerah dalam Pilkada mutlak menjadi substansinya adalah legalitas formal. (3) PPP telah terinstitusional dengan baik. Namun demikian, konflik dualisme pada PPP perlu adanya resolusi konflik, jika resolusi konflik tidak dilakukan maka efeknya berdampak kepada partai yaitu partai kurang terstruktur dengan baik, kurang terurus dengan baik, dan dibawah kurang terinformasi dengan baik sehingga banyak salah persepsi komunikasi. Hardiansyah Konflik Internal PPP (DPP dan DPC), Konflik Pemili 320.598 141 11 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 320.598 141 11 Har h/R.17.80.8 010030008309 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300) 320.598 141 11 Har h 20%252Fscan0001.jpg.jpg 61616 2018-04-16 14:43:00 2018-07-31 10:26:07 machine generated