RADEN MUHAMMAD MULYANA ADISUKMA Primary Author mixed material bibliography Bandung Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad 2017 id Indonesia

Text

xiii, 145 hlm. ; ill. ; 29,5 cm. Tesis ini akan rnembahas mengenai Koordinai Perangkat Daerah (PD) dalam Pelaksanaan Program lnovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung (Studi Kasus Pada Keeamatan Bandung Wetan). Koordinasi memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan PIPPK yang melibatkan banyak pihak lintas organisasi, sebagai penyambung informasi maupun untuk menyamakan presepsi dalam meneapai tujuan program yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmanakoordinasi Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan (PIPPK) dilakukan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori koordinasi yang dikemukakan oleh Bouekaert, Peters dan Verhoest yang terbagi menjadi 5 indikator, yaitu Dasar Interaksi, Tujuan, Pedoman, Pengendalian dan Evaluasi, Peran Pemerintah dan Sum bet Daya yang Dibutuhkan dengan pendekatan mekanisme jaringan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawaneara mendalam. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa koordinasi yang dilakukan seeara dasar interaksi dan tujuan tim pengarah PIPPK tingkat kota dengan tim pengarahPIPPK tingkat kecamatan be1um terjalin secara sinergis dan intensitasnyapun terbilang sedikit dalam menggelar rapat maupun forum khusus dalam membahas kegiatan PIPPK, sehingga tujuan koordinasi tidak tereapai. Hal ini berdampak pada adanya penyimpangan pembangunan kantor linmas di Kelurahan Cihapit menggunakan dana PIPPK yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung dan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan PIPPK. SeearaPedoman, Pengendalian dan evaluasi telah tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 20] 5 tentang Pelaksanaan PIPPK, namun dari pelaksanaan koordinasinya belum berjalan dengan efektif. Kontribusi dari peran Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung koordinasi pelaksanaan PIPPK belum dirasakan seeara maksimal oleh aparatur kewilayahan, sehingga upaya dalam meningkatkan manajemen jaringan koordinasi antar tim pengarah perlu dilakukan, seperti halnya membuat sistem jaringan in form asi pelayanan terpadu bagi tim pengarah P]PPK dan juga dapat digunakan oleh masyarakat. Sumber daya yang dibutuhkan dalam koordinasi pelaksanaan PIPPK di Keeamatan Bandung Wetan masih begitu minim, baik dari segi kuantitas maupun kualitas aparatumya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan saran bahwa tim pengarah PIPPK Pemerintah Kota Bandung perlu membuat sistem informasi pelayanan terpadu yang dapat digunakan sebagai wadah berkoordinasi antar tim pengarah PIPPK dan dapat digunakan masyarakat sebagai sarana pengaduan maupun penyampaian aspirasi mengenai PIPPK. RADEN MUHAMMAD MULYANA ADISUKMA Koordinasi, Pelaksanaan PIPPK, Organisasi Publik 351.598 243 2 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351.598 243 2 Rad k/R.17.172.7 010030008317 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300) 351.598 243 2 Rad k 20%252Fscan0001.jpg.jpg 61606 2018-04-16 14:08:55 2018-07-31 10:28:33 machine generated