• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

METODE DAN PRINSIP PE~YELESAIAN SENGKETA BATAS MARITIM NEGARA-NEGARA YANG BERHADAPAN ATAU BERDAMPINGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUD I KASUS INDONESIA DAN TIMOR LESTE)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008320	341 Bel m	Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	341 Bel m/R.11.16.2
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xxv, 200 hlm. ; ill. ; 29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	341
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Batas Maritim, Batas Maritim Indonesia, Metode Del
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	BELARDO PRASETYA MEGA JAYA

• Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) memberikan penetapan batas-batas wilayah secara jelas karena konvensi tersebut telah mengatur seberapa jauh batas­ batas yang dapat diklaim setiap negara pantai/kepulauan. Pada praktiknya penetapan batas maritim tersebut dapat terjadi tumpang tindih klaim (overlapping claim) wilayah maritim terhadap negara yang berhadapan atau berdampingan, maka dibutuhkan penyelesaian sengketa batas maritim antara kedua belah pihak. Delimitasi batas maritim antara kedua belah pihak harus dilakukan berdasarkan metode dan prinsip yang diatur dalam hukum intemasional. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menguji dan menganalisis metode dan prinsip apa yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa batas maritim negara yang berhadapan atau berdampingan berdasarkan hukum intemasional (studi kasus Indonesia dan Timor Leste); (2) Menjelaskan dan menganalisis bagaimana hambatan dan solusi dalam menyelesaikan sengketa batas maritim Indonesia dan Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan intemasional dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Metode yang digunakan dalam penetapan batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste adalah metode enclaving, metode sama jarak, dan metode pendekatan tiga tahap. Prinsip penetapan delimitasi batas laut teritorial diatur dalam Pasal 15 UNCLOS 1982; (2) Rumitnya konfigurasi geografis antara kedua negara antara lain dengan faktor lokasi enclave Oekusi yang terpisah dari Timor Leste, keberadaan pulau-pulau terluar di selat wetar, dan keberatan yang dinyatakan Pemerintah Timor Leste terhadap garis pangkal kepulauan yang ditetapkan Indonesia akan memberikan kendala tertentu dalam penetapan batas maritim. Di Distrik Oekusi, Timor Leste akan tetap mendapatkan wilayah maritirnnya, tetapi luasnya akan dirundingkan dengan Indonesia. Sementara di selat wetar, pembagian wilayah laut teritorial kedua negara akan mempertimbangkan pulau-pulau terluar milik kedua negara.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.