BELARDO PRASETYA MEGA JAYA Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2018 id Indonesia

Text

xxv, 200 hlm. ; ill. ; 29,5 cm Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) memberikan penetapan batas-batas wilayah secara jelas karena konvensi tersebut telah mengatur seberapa jauh batas­ batas yang dapat diklaim setiap negara pantai/kepulauan. Pada praktiknya penetapan batas maritim tersebut dapat terjadi tumpang tindih klaim (overlapping claim) wilayah maritim terhadap negara yang berhadapan atau berdampingan, maka dibutuhkan penyelesaian sengketa batas maritim antara kedua belah pihak. Delimitasi batas maritim antara kedua belah pihak harus dilakukan berdasarkan metode dan prinsip yang diatur dalam hukum intemasional. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menguji dan menganalisis metode dan prinsip apa yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa batas maritim negara yang berhadapan atau berdampingan berdasarkan hukum intemasional (studi kasus Indonesia dan Timor Leste); (2) Menjelaskan dan menganalisis bagaimana hambatan dan solusi dalam menyelesaikan sengketa batas maritim Indonesia dan Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan intemasional dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Metode yang digunakan dalam penetapan batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste adalah metode enclaving, metode sama jarak, dan metode pendekatan tiga tahap. Prinsip penetapan delimitasi batas laut teritorial diatur dalam Pasal 15 UNCLOS 1982; (2) Rumitnya konfigurasi geografis antara kedua negara antara lain dengan faktor lokasi enclave Oekusi yang terpisah dari Timor Leste, keberadaan pulau-pulau terluar di selat wetar, dan keberatan yang dinyatakan Pemerintah Timor Leste terhadap garis pangkal kepulauan yang ditetapkan Indonesia akan memberikan kendala tertentu dalam penetapan batas maritim. Di Distrik Oekusi, Timor Leste akan tetap mendapatkan wilayah maritirnnya, tetapi luasnya akan dirundingkan dengan Indonesia. Sementara di selat wetar, pembagian wilayah laut teritorial kedua negara akan mempertimbangkan pulau-pulau terluar milik kedua negara. BELARDO PRASETYA MEGA JAYA Batas Maritim, Batas Maritim Indonesia, Metode Del 341 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 341 Bel m/R.11.16.2 010030008320 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300) 341 Bel m 20%252Fscan0001.jpg.jpg 61603 2018-04-16 13:58:01 2018-07-30 09:40:30 machine generated