Detail Cantuman

Image of Upaya Indonesia Dalam Penyelesaian Isu Internasionalisasi Kasus Papua: Diplomasi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Negara-Negara Melanesian Spearhead Group

Text  

Upaya Indonesia Dalam Penyelesaian Isu Internasionalisasi Kasus Papua: Diplomasi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Negara-Negara Melanesian Spearhead Group


Indonesia, yang berhasil mengambil alih Papua dari Belanda pada tahun 1963,
telah lama berjuang melawan gerakan separatis di Provinsi ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010040007576327 Moh uPerpustakaan Pusat (Reference Kls. 400)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    327 Moh u/R.17.269.10
    Penerbit Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xvi, 244 hlm. ; ill. ; 29 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    327
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    reference
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Indonesia, yang berhasil mengambil alih Papua dari Belanda pada tahun 1963,
    telah lama berjuang melawan gerakan separatis di Provinsi tersebut dan menghadapi
    berbagai tuduhan penyalahgunaan wewenang terhadap orang Papua. Militer
    Indonesia telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, sementara pihak
    setempat mengeluh bahwa sebagian besar kekayaan yang dihasilkan di Provinsi kaya
    sumber daya itu mengalir kembali ke Jakarta sementara orang Papua tetap miskin.
    Banyak orang Papua menganggap pengambilalihan Indonesia sebagai aneksasi ilegal
    dan aPM (Gerakan Papua Merdeka) telah memimpin pemberontakan tingkat rendah
    selama beberapa dekade. Pemberontakan itu telah lama menjadi alasan untuk
    keterlibatan militer yang signifikan di Papua.

    Penelitian ini membahas ketegangan antara negara-negara Melanesia dan
    Indonesia mengenai Papua dalam konteks Melanesia Spearhead Group (MSG) pada
    masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). MSG didirikan pada tahun
    1988 sebagai sebuah forum untuk bekerja sama dalam isu-isu yang sangat penting
    bagi negara dan masyarakat Melanesia.

    Dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan eksploratif yang
    mendalam, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menentang pengakuan
    beberapa negara MSG terkait Gerakan Papua Merdeka dan Indonesia tidak ingin
    organisasi MSG ini dijadikan sarana untuk mengintemasionaliasi isu Papua. Masalah
    ini menyebabkan perpecahan di dalam forum, dengan Papua New Guinea (PNG) dan
    Fiji berpihak pada Indonesia, dan Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan FLNKS
    mendukung tawaran United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

    Kehadiran Indonesia dan ULMWP di dalam MSG, menjadikan MSG bagi
    ULMWP sebagai satu-satunya forum untuk melakukan dialog secara langsung
    dengan Indonesia, yang tidak mungkin dilakukan dalam struktur domestik Indonesia.
    Namun demikian MSG juga perlu membangun kapasitasnya untuk bekerja sama
    dalam masalah keamanan secara harmonis dan produktif antamegara anggota dan
    dapat menjalin kerjasama dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Ini berarti bahwa
    hubungannya dengan negara-negara besar seperti Indonesia harus solid dan kondusif.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi